Komparatif.ID, Jakarta– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Dr. H. Tito Karnavian, memastikan perwira TNI-Polri yang masih aktif, tidak akan diusulkan menjadi Pj gubernur, bupati/walikota, untuk mengisi kekosongan pemimpin eksekutif, akibat pelaksanaan pemilu 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tito Karnavian, Kamis (16/6/2022) ketika menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Kantor Kemendagri.
Pada kesempatan itu Tito menyebutkan, setelah evaluasi, menyusul sejumlah protes karena penetapan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin, yang juga menjabat Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Sulawesi Tengah, sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Kemendagri berkesimpulan untuk tidak melanjutkan kebijakan itu lagi.
“Kami menyambut aspirasi dari elemen civil society, yang menghendaki Pj kepala daerah harus dipegang oleh birokrat sipil. Kami paham dan kami utamakan sipil, dan kemungkinan besar tidak akan melanjutkan dari TNI dan Polri aktif,” kata Tito.
Tito juga memahami aspirasi masyarakat sipil berdasarkan hasil perjuangan reformasi 1998 yang mengamanatkan TNI dan Polri aktif tidak menjabat sebagai kepala daerah.
Meskipun demikian, Tito menekankan bahwa penunjukkan TNI dan Polri aktif tidak melanggar peraturan, sejauh ia merupakan pejabat tinggi pratama, baik TNi, Polri, tidak ada pengecualian.
Selebihnya, Tito menyebut bahwa ia dan jajarannya tengah menyusun draf Peraturan Mendagri tentang mekanisme pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah yang diklaim akan lebih demokratis.
Peraturan Mendagri itu rencananya bakal membuka pintu usulan nama-nama calon kepala daerah dari DPRD masing-masing wilayah yang mengalami kekosongan pejabat definitif.
Disadur dari Kompas.com, dengan penyesuaian.
