Komparatif.ID, Banda Aceh—Mantan Perdana Menteri Atjeh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, dikukuhkan kembali sebagai Wali Nanggroe Aceh, Jumat (15/12/2023) melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRA.
Teungku Malik Mahmud Al-Haytar kembali memimpin Lembaga Wali Nanggroe (LWN) untuk periode 2023-2028. Pengukuhan kembali tersebut dilakukan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh Teungku Faisal Ali. Disaksikan oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Ketua DPR Aceh Zulfadli,A.Md.
Baca: Wali Nanggroe Kunjungi Ganjar Pranowo
Pengukuhan tersebut turut disaksikan oleh H.H. Jusuf Kalla, Ketua Delegasi Pemerintah RI pada Perundingan Helsinki Hamid Awaluddin.
Lembaga WN yang dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe merupakan lembaga politik setelah lahirnya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia.
Dalam angka 1.1.7. MoU Helsinki disebutkan bahwa di Aceh akan dibentuk LWN dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Menindaklanjuti butir kesepakatan tersebut maka melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ketentuan tentang pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. Secara terperinci ditetapkan melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
Baca: Cut Nyak Mutia, Aceh Heroes From Pasee
Gelar WN yaitu Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik.
Teungku Malik Mahmud merupakan tokoh penting di dalam tubuh Gerakan Aceh Merdeka. Malik Mahmud lahir di Singapura pada 29 Maret 1939. Ia merupakan putra dari pasangan H. Mahmud Haytar dari Lampuuk, Aceh Besar, dan ibunya berasal dari Lambaro, Aceh Besar.
Malik Mahmud merupakan Perdana Menteri ketiga dalam Kabinet Gerakan Aceh Merdeka. Pun demikian, ia sudah terlibat dalam GAM sejak gerakan tersebut dideklarasikan di Gunung Halimon, Pidie pada 4 Desember 1976 oleh Teungku Hasan Tiro.
