Komparatif.ID, Banda Aceh— Dalam laporan Perekonomian Provinsi Aceh Triwulan I 2022 yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), disebutkan nilai pagu belanja pemerintah daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada 2022 berada pada angka 44,47 triliun. Secara umum pagu belanja APBD mengalami penurunan dibandingkan periode tahun lalu dengan realisasi -3,90 %.
Meski pagu belanja turun, capaian belanja pemerintah Aceh masih lebih tinggi dibandingkan angka realisasi belanja pada triwulan I 2021 lalu. Dalam alokasi APBA dan APBK, Realisasi Belanja Pemerintah Daerah hingga triwulan I 2022 mencapai 9,31 persen dari total pagu belanja (Rp 35,38 triliun), atau sebesar Rp 3,29 triliun. Artinya, realisasi belanja naik 24,15 persen (year on year).
Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding), atau belanja bunga daerah terealisasi sangat rendah. Sampai triwulan I 2022, realisasi belanja bunga hanya sebesar 0,57 persen.
Secara umum, komponen belana pemerintah daerah tidak mengalami peningkatan realisasi pada 2022 dibandingakan periode yang sama dengan tahun lalu. Realisasi yang meningkat hanya pada sektor belanja modal. Nilai realisasinya sebesar 4,31 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Hal ini semakin baik karena belanja modal memiliki multiplier effect paling besar terhadap perekonomian.
Pada laporan BI yang sama realisasi Pendapatan Daerah terhadap target pendapatan meningkat, baik secara persentase maupun nominal pada triwulan I 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Realisasi pendapatan APBA dan APBK/D pada triwulan I 2022 mencapai 17,3 persen dari pagu Pendapatan Daerah 2022, naik dibandingkan triwulan I 2021 yang terealisasi 15,90 persen dari pagu pendapatan 2021.
Secara nominal, realisasi mencapai Rp7,12 triliun atau terdapat kenaikan sebesar Rp 645 miliar (yoy naik 9,96 persen). Berdasarkan porsi komponen Pendapatan Daerah, mayoritas berasal dari Pendapatan Transfer yang menyumbang 86,73 persen dari total realisasi pendapatan pada periode laporan atau sebesar Rp6,17 triliun. Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp925 miliar pada triwulan I 2022 hanya menyumbang 12,98 persen dari total realisasi pendapatan. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap Transfer Pemerintah Pusat masih tinggi.
