Komparatif.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasinya dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian periode 2020–2023.
Putusan ini membuat hukuman 12 tahun penjara yang dijatuhkan kepada SYL berkekuatan hukum tetap, termasuk kewajiban membayar uang pengganti sesuai putusan majelis hakim.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menegaskan pihaknya akan segera menjalankan eksekusi terhadap SYL, kecuali ada upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK).
“Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. Kecuali ada upaya hukum luar biasa,” kata Tessa mengutip Antara, Minggu (2/3/2025).
Baca juga: KPK Periksa 4 ASN Kementan Terkait Kasus Korupsi SYL
KPK juga mengapresiasi putusan majelis hakim MA yang tetap mempertahankan hukuman berat bagi SYL, serta menghargai pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan data dan informasi untuk mendukung efektivitas penyelesaian kasus ini.
Selain memberikan efek jera, hukuman pembayaran uang pengganti dinilai sebagai langkah penting dalam upaya asset recovery.
MA menolak kasasi SYL melalui putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2025. Putusan yang diketok pada Jumat lalu oleh majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yohanes Priyana, serta anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono, tetap mempertahankan hukuman 12 tahun penjara yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Namun, majelis kasasi melakukan perbaikan redaksional terkait pembebanan uang pengganti kepada SYL.
Dalam putusan tersebut, SYL diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dinyatakan dirampas untuk negara. Jika tidak dibayarkan, SYL harus menjalani tambahan hukuman lima tahun penjara.
“Tolak perbaikan. Tolak kasasi terdakwa, dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa,” tulis petikan amar putusan yang dikutip dari laman resmi MA RI.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman SYL menjadi 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar ditambah 30.000 dolar AS subsider lima tahun penjara.
Putusan ini lebih berat dibanding vonis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp14,14 miliar ditambah 30.000 dolar AS subsider dua tahun penjara.
Kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo bermula dari dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi senilai Rp44,5 miliar di lingkungan Kementerian Pertanian dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.
Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021-2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2023 Muhammad Hatta.
Keduanya bertindak sebagai koordinator pengumpulan dana dari pejabat eselon I dan jajarannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga SYL.
