Komparatif.ID, Banda Aceh—Buku Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi yang ditulis Susilo B Yudhoyono, kembali heboh, setelah Presiden Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN RI, menggantikan Hadi Tjahjanto, Rabu (21/2/2024) di Istana Negara.
Buku Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi setebal 24 halaman yang ditulis oleh SBY sempat menjadi bahan kampanye untuk meruntuhkan citra Presiden Jokowi, tatkala Partai Demokrat masih sangat intim dengan Anies Rasyid Baswedan.
Apa saja isi buku bersampul merah yang ditulis oleh SBY tatkala masih bersama Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP)?
Baca: SBY Sebut Anies Musang Berbulu Domba
Ada tiga isu besar yang dibahas di dalam buku yang dibagikan terbatas kepada kader Partai Demokrat.
Pertama, isu penjegalan Anies Rasyid Baswedan. Dalam buku tersebut SBY menyebutkan Presiden Jokowi dapat melakukan penjegalan terhadap Anies dan mantan Rektor Universitas Paramadina itu gagal tampil sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
Meskipun langkah-langkah politik yang demikian sah-sah saja, SBY berharap Presiden Jokowi tidak melanggar hukum.
Meski sah secara politik, bila melakukannya maka Jokowi telah melanggar etika dan dapat dipastikan telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Termasuk mencari-cari kesalahan Anies Rasyid Baswedan sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana.
Kedua, SBY menyebutkan Presiden Jokowi melakukan endorsement kepada capres jagoannya. Meskipun endorsment merupakan hal yang tidak dilarang, tapi SBY meminta Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara.
Penggunaan fasilitas negara, termasuk keuangan negara dalam pertarungan politik, bukan hanya bertentangan dengan etika politik, tapi juga aturan hukum.
Ia menyebutkan misalnya mengerahkan kekuatan BIN, Polri, TNI, dan perangkat negara lainnya untuk memenangkan capres jagoan pada 2024, merupakan pelanggaran undang-undang yang serius, karena dapat menjadikan pilpres tidak jujur dan tidak adil.
Ketiga, perihal upaya Moeldoko menyerobot Partai Demokrat. SBY mengupas khusus di dalam buku Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi.
SBY menyebutkan di dalam buku tersebut upaya peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh Moeldoko terkait putusan Mahkamah Agung tentang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang. Seharusnya PK yang dilakukan Moeldoko tidak dapat dimenangkan.
Ia menyebutkan bahwa ada tekanan terhadap MA supaya memenangkan Moeldoko. SBY mewanti-wanti supaya MA tidak mempercayai itu.
“Memang tidak sedikit informasi yang saya dapatkan, dan saya belum bisa melakukan konfirmasi terhadap kebenaran informasi itu, bahwa katanya ada tekanan terhadap MA untuk memenangkan KSP Moeldoko. Jika benar memang ada tekanan dari ‘pihak-pihak tertentu atau dari orang kuat’ saya berharap MA tidak serta merta mempercayainya,” kata SBY.
Buku Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi sebenarnya tidak lagi bermakna, setelah Partai Demokrat keluar dari KPP yang awalnya dibentuk bersama antara Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Partai Demokrat meninggalkan KPP dan tidak lagi mendukung Anies pada Pilpres 2024. Pembatalan dukungan karena gagalnya AHY dijadikan calon wakil presiden. Nasdem memutuskan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mendampingi Anies. Ketua Dewan Pertimbangan SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat kemudian merapat ke kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran.
Hebohnya kembali soal buku Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, bermuasal dari pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi.
