Komparatif.ID, Jakarta— Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa.
Prasetyo juga meluruskan informasi mengenai sikap Presiden Prabowo terhadap keinginan Gibran tersebut. Menurutnya, tidak benar jika Prabowo disebut menolak niat pengunduran diri yang disampaikan wakil presiden.
Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut Prabowo lebih banyak memberikan masukan dan saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Baca juga: Kampus di Singapura Buka Suara soal Pendidikan Gibran, Ini Penjelasannya
“Namun sekaligus juga kami ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” tambahnya.
Keinginan Gibran untuk mundur muncul ketika tekanan politik terhadap dirinya semakin menguat. Sebelumnya, sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi telah mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan wakil presiden tersebut.
Dorongan itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.
Dalam putusannya, MA menyatakan suket penyetaraan SMA tersebut tidak sah. Putusan itu juga berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi.
MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran selama menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Perkembangan putusan MA dan MK tersebut kemudian mendapat respons dari sejumlah anggota DPR yang mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
