Komparatif.ID, Banda Aceh— Sejumlah wilayah di Aceh kembali dilanda bencana dan banjir di tengah proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu.
Banjir berulang terjadi di sejumlah kabupaten, bahkan disertai banjir bandang yang membawa material kayu dan lumpur hingga merusak rumah warga serta menutup akses transportasi.
Kondisi ini membuat masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang puncak musim hujan 2026/2027. Ancaman banjir dan tanah longsor masih berpotensi terjadi seiring meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah.
Di Kabupaten Pidie Jaya, banjir kembali terjadi pada Minggu (8/11/2026). Air sempat surut pada Senin pagi, tetapi banjir kembali melanda pada Senin malam.
Bencana serupa juga terjadi di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Tiga desa di wilayah tersebut diterjang banjir bandang yang membawa gelondongan kayu dan material lumpur pada Minggu (8/11/2026).
Salah satu lokasi terdampak berada di Jembatan Baca, Kampung Ekan. Banjir bandang menyebabkan jembatan tertutup serpihan kayu sehingga akses jalan dan jembatan tidak dapat dilalui.
Sementara itu, di Kampung Pertik, banjir bandang mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak dan tertimbun lumpur. Akses jalan di kawasan tersebut juga sempat tertutup material banjir.
Penanganan dampak bencana mulai dilakukan. Jalan umum yang tertutup material telah dibersihkan menggunakan alat berat. Adapun pembersihan dan perbaikan rumah warga masih berlangsung.
Di tengah kondisi tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah menjelang puncak musim hujan 2026/2027.
Langkah tersebut meliputi penyediaan informasi peringatan dini, pemantauan potensi cuaca ekstrem dan siklon tropis, serta koordinasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal itu disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, setelah mengikuti Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Bencana Alam bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Baca juga: BPBA: Banjir Bandang Terjang 3 Desa di Gayo Lues
Faisal menjelaskan, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Namun, awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar 20 hingga 30 hari dibandingkan kondisi normal.
Sementara itu, puncak musim hujan diprakirakan berlangsung selama tiga bulan, mulai Desember 2026 hingga Februari 2027. Secara umum, sifat hujan diperkirakan berada dalam kategori normal.
“Artinya, hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tetapi durasinya lebih pendek sehingga memerlukan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem,” kata Faisal.
Untuk mendukung kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, BMKG menyediakan informasi peringatan dini melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini. Informasi tersebut mencakup potensi curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.
Khusus untuk informasi curah hujan, BMKG menyediakan peringatan dini nowcasting atau prakiraan jangka pendek hingga tingkat kecamatan untuk tiga sampai enam jam ke depan. Informasi tersebut memuat status potensi bahaya dalam kategori waspada, siaga, hingga awas.
BMKG juga menyediakan prakiraan harian hingga tujuh hari ke depan, prakiraan dasarian hingga sepuluh hari, serta informasi bulanan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak bencana.
Faisal mengatakan, informasi tersebut akan digunakan untuk menentukan wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan ekstrem, sehingga langkah antisipasi banjir dan longsor dapat dilakukan lebih awal.
Selain curah hujan, BMKG turut memantau potensi siklon tropis menjelang akhir 2026 hingga awal 2027. Pada akhir tahun ini, potensi siklon diprakirakan lebih banyak berasal dari belahan bumi utara. Sementara pada awal 2027, aktivitas siklon diperkirakan lebih didominasi dari belahan bumi selatan.
Menurut Faisal, meskipun Indonesia secara teoritis tidak termasuk negara yang mengalami dampak siklon tropis sebesar Jepang atau Filipina, perubahan iklim membuat potensi kejadian cuaca ekstrem tetap perlu diantisipasi.
BMKG juga terus memberikan dukungan informasi meteorologi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BNPB, dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bahan koordinasi dalam penanganan serta mitigasi risiko bencana selama musim hujan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah mengantisipasi potensi hujan ekstrem, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca.
“Presiden juga telah memerintahkan Kepala BNPB, Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menyiagakan seluruh peralatan dan prasarana darurat, seperti tenda, makanan siap saji, dan lain-lain, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari kondisi cuaca BMKG,” kata Tito.
