Komparatif.ID, Banda Aceh— Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Muharuddin, mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sebagai Darurat Bencana Nasional.
Menurutnya, langkah ini diperlukan agar proses penanganan pascabencana dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi, terutama dalam membantu masyarakat terdampak.
Ia mengatakan meski banjir di sejumlah wilayah mulai surut, penanganan lanjutan tidak boleh berjalan lambat. Banyak infrastruktur yang rusak, termasuk jalan nasional yang putus serta jembatan yang hilang dihantam arus banjir, sehingga menyulitkan akses pengiriman bantuan maupun evakuasi warga.
“Banjir memang sudah surut, tapi penanganan pasca bencana harus dilakukan cepat, mengingat di Aceh banyak infrastruktur jalan nasional putus dan jembatan rusak yang mengakibatkan sulitnya akses mengirim bantuan dan menjangkau warga terdampak banjir dan longsor, khususnya daerah-daerah pedalaman Aceh yang kabarnya masih terisolir. Begitu juga daerah lain di Sumut dan Sumbar yang belum tersentuh bantuan,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).
Baca juga: PB RTA Desak Presiden Tetapkan Banjir Aceh Sebagai Bencana Nasional
Selain kerusakan infrastruktur, ia menjelaskan beberapa wilayah masih mengalami pemadaman listrik, putusnya jaringan seluler maupun internet, serta terhentinya suplai air bersih. Kondisi tersebut dinilai memperburuk keadaan warga terdampak yang belum bisa menghubungi pihak berwenang untuk meminta pertolongan.
“Kami juga mendapat informasi masih ada masyarakat sudah beberapa hari banjir tapi masih berada di atap rumah atau di lantai dua bangunan rumah mereka. Jadi, jika mengandalkan kekuatan atau anggaran provinsi atau kabupaten/kota ini tidak cukup,” tegasnya.
Ia menilai campur tangan penuh dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan agar distribusi logistik, obat-obatan, relawan, serta evakuasi dapat dilakukan melalui jalur darat maupun udara. Hal ini dianggap penting untuk mencegah munculnya korban selanjutnya akibat kelaparan, luka yang tidak tertangani, ataupun kondisi kesehatan kritis lainnya.
Tgk. Muharuddin berharap pemerintah segera mengirim tim gabungan serta bantuan logistik ke daerah yang masih terisolasi. Ia juga meminta pemulihan jaringan telekomunikasi diprioritaskan agar warga dapat menyampaikan kondisi terkini.
“Jangan sampai korban jiwa pasca bencana bertambah atau masyarakat di daerah terisolir tidak tertangani dengan baik baru Pemerintah Pusat turun tangan,” tutupnya.
