Komparatif.ID, Banda Aceh– Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menerima kunjungan kerja Komisi XII DPR RI pada di Banda Aceh, Kamis, (11/9/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan sektor hulu minyak dan gas di Aceh, termasuk usulan pembangunan kantor permanen BPMA.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyambut baik usulan tersebut dan menilai wajar bila BPMA memiliki kantor yang representatif. “Wajar untuk mendapatkan kantor yang bagus, kantor sekarang belum memadai,” ujarnya dalam pertemuan itu.
Ia menjelaskan, tujuan kunjungan kerja Komisi XII DPR RI untuk meninjau langsung persoalan yang dihadapi BPMA serta mencari solusi di tingkat pusat. Menurutnya, optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hulu migas, menjadi salah satu fokus yang harus diperkuat.
“Kita ingin mengoptimalkan peran pemerintah daerah untuk lebih efektif dalam mengelola Sumber Daya Alam, khususnya hulu migas. Kita akan mengakses semua model-model keterlibatan pemerintah daerah, seperti melibatkan BUMD dalam partisipasi interest,” jelasnya.
Bambang Patijaya juga menekankan pentingnya industri hulu migas memperhatikan aspek Environmental, Social & Governance (ESG) serta multiplier effect bagi masyarakat. Ia mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang telah menemukan cadangan untuk segera masuk ke tahap eksploitasi.
“Indonesia sangat agresif untuk meningkatkan produksi migas negara dengan target 1 juta barel per hari. Jadi kita berharap agar teman-teman KKKS di bawah BPMA untuk mempercepat kerja-kerja agar segera bisa melakukan eksploitasi,” pungkasnya.
Baca juga: SKK Migas: 17 Proyek Hulu Migas Terlambat Beroperasi
Sementara itu, Kepala BPMA, Nasri, dalam pemaparannya menjelaskan capaian kinerja Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) KKKS di bawah BPMA sebesar 69 persen, di atas rata-rata nasional.
Meski demikian, ia mengungkapkan kendala terkait fasilitas kantor BPMA yang masih menempati gedung pinjam pakai milik Pemerintah Aceh.
“Harapan kami, dapat dibantu untuk membangun gedung permanen untuk operasional BPMA yang kedepannya dapat digabungkan dengan kantor KKKS di Wilayah Kerja Aceh,” ucap Nasri.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah TM Daud, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto, perwakilan Dinas ESDM Aceh, DLHK, serta jajaran KKKS seperti Medco E&P Malaka, PT Pema Global Energi, Triangle Pase Inc, dan Conrad.
Fadhlullah menegaskan status Aceh sebagai daerah dengan kewenangan khusus dan mengapresiasi kontribusi para KKKS terhadap pembangunan di daerah. Ia menyebut Aceh harus fokus pada kesejahteraan masyarakat setelah melewati sejarah panjang konflik.
Lebih lanjut, Wagub Aceh menyoroti penemuan cadangan gas terbesar di Blok Andaman dan berharap putra-putri Aceh dapat diberi kesempatan untuk terlibat dalam investasi yang dilakukan oleh Mubadala. “Biarlah Aceh hidup dengan kekhususannya sendiri asalkan tetap dalam kerangka NKRI,” imbuhnya sembari merayu Ketua Komisi XII untuk mengakomodir kepentingan Aceh, khususnya bagi BPMA.
“Saya berjumpa BPH Migas, bahas banyak kelangkaan BBM subsidi, karena situasi begini, makanya kami meminta BPH Migas memastikan kuota subsidi tersedia cukup. Mohon dukungan bapak Ketua Komisi XII untuk melancarkan semua itu,” tutupnya.
