Komparatif.ID, Jakarta— Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan hingga awal Februari 2026 masih terdapat tiga daerah di Aceh yang berstatus tanggap darurat bencana.
Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
“Jadi tidak ada lagi di tiga provinsi semuanya tiga-tiganya sudah mencabut status tanggap darurat. Jadi semuanya masuk transisi darurat menuju pemulihan, meskipun di Aceh masih ada tiga kabupaten kota yang masih tanggap darurat,” ujar Suharyanto.
Dalam rapat tersebut, Suharyanto menjelaskan seluruh provinsi terdampak bencana di Sumatra telah mencabut status tanggap darurat. Namun demikian, di Aceh masih terdapat tiga kabupaten yang memerlukan penanganan darurat karena dampak bencana yang belum sepenuhnya tertangani.
Menurut Suharyanto, kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemulihan antarwilayah terdampak. Secara nasional, penanganan bencana di Sumatera telah bergeser ke fase transisi darurat menuju pemulihan.
Meski begitu, Aceh masih membutuhkan perhatian khusus karena kompleksitas dan besarnya dampak bencana di sejumlah wilayah.
Baca juga: Kerugian Akibat Bencana di Bener Meriah Ditaksir Capai Rp7,2 Triliun
BNPB mencatat bencana yang melanda wilayah Sumatra telah menimbulkan dampak signifikan. Total korban meninggal dunia di tiga provinsi mencapai 1.204 jiwa, sementara jumlah korban hilang tercatat sebanyak 140 orang. Selain itu, lebih dari 105.000 warga sempat mengungsi akibat bencana tersebut.
Suharyanto menyampaikan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban hilang dihentikan oleh Basarnas dan tim gabungan seiring berakhirnya fase tanggap darurat dan dimulainya masa transisi menuju pemulihan.
Dalam paparannya, Suharyanto juga menyampaikan BNPB hingga kini masih mengerahkan berbagai sumber daya untuk mendukung penanganan bencana, terutama di Aceh. BNPB mengoperasikan sebanyak 22 pesawat yang terdiri dari helikopter dan pesawat sayap tetap.
Selain itu, ribuan alat berat masih digunakan untuk mendukung upaya penanganan di lapangan, dengan jumlah mencapai 2.704 unit. Dukungan juga diberikan melalui pengoperasian kapal laut serta peralatan pendukung lainnya.
