Komparatif.ID, Bireuen— Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali memperpanjang Status Transisi Darurat ke Pemulihan bencana banjir dan tanah longsor. Perpanjangan tahap ketiga tersebut ditetapkan selama 90 hari, mulai 6 September hingga 4 Desember 2026.
Perpanjangan status ini dilakukan karena penanganan dampak bencana belum seluruhnya selesai. Sejumlah program pemulihan, baik di sektor perumahan, infrastruktur, sosial, maupun ekonomi masyarakat, masih membutuhkan waktu dan dukungan agar dapat diselesaikan secara optimal.
Penanganan bencana di Kabupaten Bireuen dilakukan sejak masa tanggap darurat hingga memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bencana yang melanda wilayah tersebut sebelumnya berdampak pada berbagai sektor, termasuk permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan pelayanan publik.
Perpanjangan tahap ketiga diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program penanganan, mempercepat penyelesaian kegiatan yang masih berlangsung, sekaligus memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak dapat diterima secara tepat sasaran.
Dalam pertimbangannya, terdapat 11 alasan yang menjadi dasar perpanjangan sesuai Pedoman Penetapan Status Darurat Bencana. Di antaranya masih diperlukan kaji cepat terhadap perkembangan situasi, pengaktifan sistem komando penanganan darurat, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban dan pengungsi.
Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan masih diperlukan, termasuk pengendalian sumber ancaman bencana dan perbaikan sarana serta prasarana vital. Pencairan bantuan untuk rumah rusak juga belum seluruhnya selesai.
Pembangunan dan rehabilitasi rumah masih berlangsung, sementara pemulihan sejumlah sarana umum belum mencapai 100 persen. Pemerintah juga membutuhkan waktu tambahan untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada penerima yang tepat. Di sisi lain, pemulihan ekonomi masyarakat terdampak masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Baca juga: Bupati Bireuen Buka Jalan Legalitas 83 Sumur Minyak Masyarakat
Selama masa transisi sebelumnya, sejumlah capaian telah dilakukan. Pada sektor permukiman, proses verifikasi dan validasi rumah rusak telah selesai. Sementara itu, penyaluran bantuan stimulan bagi rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang masih berlangsung.
Di sektor infrastruktur, penanganan dilakukan melalui perbaikan jalan, jembatan, serta jaringan air bersih. Bantuan sosial juga telah disalurkan kepada masyarakat terdampak, disertai dukungan psikososial bagi kelompok rentan.
Untuk sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang terdampak bencana. Upaya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat juga terus dilakukan seiring berjalannya proses penanganan pascabencana.