Komparatif.ID, Banda Aceh– Pemerintah Aceh menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana akibat kondisi cuaca dan curah hujan yang diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan mendatang.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengatakan penetapan status siaga darurat bencana tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Aceh.
“Penetapan ini sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh,” kata Mualem dalam keterangannya di Banda Aceh, Rabu (11/11/2026).
Penetapan status siaga darurat bencana mempertimbangkan perkembangan cuaca dan potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Pemerintah Aceh juga memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tentang kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di wilayah pascabencana Sumatera serta analisis dan prediksi curah hujan bulanan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kedua dokumen tersebut diterbitkan pada 10 November 2026.
Sebagai tindak lanjut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan pemantauan kondisi di seluruh kabupaten/kota selama 24 jam.
Setiap kejadian bencana diminta segera dilaporkan agar kebutuhan penanganan di lapangan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara cepat. Koordinasi antarlembaga juga menjadi perhatian agar respons pemerintah terhadap kejadian bencana berjalan efektif.
Selain pemantauan wilayah, Pemerintah Aceh meminta kesiapan personel dan peralatan yang dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana. Sejumlah instansi secara khusus diminta memastikan sumber daya yang dimiliki dalam kondisi siap digunakan.
Mualem juga meminta penguatan koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan agar kesiapan sumber daya di masing-masing instansi dapat saling mendukung sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Baca juga: Bencana Berulang Landa Aceh, Masyarakat Diimbau Waspada
“Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat,” ujar Mualem.
Selama masa siaga darurat, seluruh unsur pemerintahan diminta menjaga kewaspadaan dan memastikan kesiapan sumber daya. Pemerintah Aceh menekankan bahwa langkah antisipasi harus dilakukan sebelum keadaan darurat terjadi agar penanganan dan pertolongan kepada masyarakat tidak terlambat.
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian sebelumnya menegaskan daerah yang kembali mengalami bencana dengan dampak cukup luas dapat menetapkan status tanggap darurat, meskipun proses pemulihan bencana sebelumnya sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat kembali mengaktifkan mekanisme penanganan darurat apabila banjir atau bencana lain kembali terjadi dan berdampak luas terhadap masyarakat.
“Kalau di kabupaten, kota itu banjir lagi, atau kena bencana lagi, ulang, dan berdampak cukup luas, silakan terapkan, keluarkan surat tanggap darurat,” ujar Tito.
Menurut Tito, penetapan status tanggap darurat diperlukan untuk mempercepat mekanisme penggunaan anggaran sehingga kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi.
Kebijakan tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penanganan darurat apabila wilayahnya kembali dilanda bencana, tanpa harus menunggu seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dari bencana sebelumnya selesai.
