Saturday, 21 November 2026

Komparatif.ID

Situs Berita Aceh Inspirasi Indonesia

Daerah

Kaposko PRR Aceh: Pemulihan Aceh Jadi Prioritas Nasional

Kaposko PRR Aceh: Pemulihan Aceh Jadi Prioritas Nasional
Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Dr. Safrizal ZA. Foto: HO for Komparatif.ID.

Komparatif.ID, Banda Aceh— Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Dr. Safrizal ZA, menyebutkan pemulihan Aceh menjadi prioritas nasional. Pembangunan kembali Aceh ditetapkan selama tiga tahun, dan disusun dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatra.

Seminar Refleksi 1 Tahun Bencana Hidrometeorologi Aceh (November 2025–November 2026) bertajuk “Evaluasi Pemulihan dan Kesiapsiagaan” yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh bersama Posko Wilayah Satgas PRR Aceh dihadiri oleh hampir 400 orang.

Peserta terdiri dari wartawan, mahasiswa, serta komunitas seperti RAPI dan ORARI. Acara itu berlangsung di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Jumat, 20 November 2026.

Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, dalam pidato sambutannya menyebutkan seminar tersebut digelar dalam rangka melakukan evaluasi sekaligus refleksi tentang pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi Sumatra, serta semakin intensnya bencana banjir bandang susulan di Aceh.

Nasir Nurdin yang telah cukup lama menjadi wartawan di Tanoh Rincong memberikan apresiasi kepada kerja keras pemerintah dalam melakukan pemulihan. Capaian-capaian kinerja yang telah dikerjakan patutlah diberikan ruang. Pun demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap diperlukan, mengingat potensi keberulangan bencana semakin tinggi di sejumlah daerah di Serambi Mekkah.

Didapuk sebagai pemateri utama dalam seminar tersebut, Dr. Safrizal menyampaikan berbagai capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan pemulihan untuk Aceh, daerah terparah yang diterjang oleh Siklon Senyar.

Sebelum jauh memberikan penerangan tentang capaian, Dr. Safrizal menyampaikan bahwa sejak awal telah muncul argumentasi yang membandingkan antara penanganan pascatsunami oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias dengan proses pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi yang dikomandoi oleh Satgas PRR Pascabencana Sumatra.

“Membandingkan keduanya tentu saja tidak apple to apple. Bila ingin membuat benchmark, tentu yang tepat yaitu membuat perbandingan antara capaian dengan rencana pemulihan yang disusun di dalam Renduk PRRP,” kata pria yang pernah diberikan amanah menjadi Pj Gubernur di tiga provinsi tersebut.

Baca juga: Pemerintah Kucurkan Rp58,97 T untuk 7.142 Proyek Pemulihan Pascabencana Aceh hingga 2028

Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada November 2025 terjadi gangguan atmosfer yang menyebabkan peningkatan curah hujan secara signifikan di Aceh.

Mulai 20–21 November, terjadi peningkatan hujan, dan bibit siklon tropis 95B terpantau di sekitar perairan timur Aceh dan Selat Malaka. Pada 25–27 November, bibit siklon berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar. Perubahan itu terjadi pada 26 November setelah semakin meningkatnya intensitas hujan ekstrem.

Sepanjang 20–30 November tahun lalu, hujan terakumulasi di sebagian besar pos hujan Aceh. Di Bireuen, pada 26 November, curah hujan yang turun dalam satu hari mencapai 411 mm. Sementara di Aceh Utara, pada 25–27 November, curah hujan mencapai 310,8 mm.

Bencana hidrometeorologi yang menimpa Aceh pada tahun lalu bukanlah karena Siklon Senyar ikut menerjang Aceh secara langsung. Bencana alam yang terjadi kala itu disebabkan oleh ekor badai yang ikut melintasi Negeri Seribu Masjid di Sumatra.

Penduduk Aceh tinggal di sebuah negeri yang penuh lereng-lereng curam. Lebih dari 60 persen wilayah Nanggroe Indatu berada di kemiringan lereng, sementara kegiatan ekonomi dan sosial berlangsung di sana. Di tengah kondisi yang demikian, Aceh dihadapkan pada perubahan tata ruang yang begitu drastis.

Telah terjadi perubahan tutupan hutan dalam dua dekade terakhir. Sepanjang 2000 hingga 2024, Aceh kehilangan tutupan hutan lahan kering sekunder seluas 873.454 hektare. Dalam periode yang sama, terjadi penambahan perkebunan sawit seluas 706.698 hektare.

Aceh mengalami deforestasi seluas 77.400 hektare sepanjang 2020–2024, atau setiap tahun kehilangan hutan seluas 19.350 hektare. Degradasi lahan dari hutan menjadi fungsi lain bukan semata karena perkebunan sawit, tetapi juga untuk kepentingan kawasan permukiman, lahan pertanian, dan lain-lain.

Aceh saat ini dihadapkan pada potensi ancaman berkelanjutan bila tidak dilakukan mitigasi. Sebagai ahli bencana utama, Safrizal menyampaikan dirinya telah memiliki peta jalan penanggulangan dan pembangunan Aceh di masa mendatang.

Dalam seminar tersebut Safrizal menjelaskan, pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi telah masuk dalam prioritas nasional. Fakta paling jelas dari komitmen tersebut dapat dilihat dari Renduk PRRP Sumatra. Lebih dari setengah anggaran APBN yang berjumlah Rp100 triliun lebih dialokasikan untuk pemulihan Aceh selama tiga tahun.

Keberadaan Satgas PRR Pascabencana Sumatra berfungsi sebagai pihak yang mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mempercepat pelaksanaan pemulihan permanen wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Secara khusus, di Aceh dibentuk pula Posko Wilayah Satgas PRR Aceh dengan tugas dan fungsi yang sama.

Proses pemulihan dan pembangunan Aceh pascabencana dilaksanakan oleh kementerian/lembaga serta didukung oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah Pusat juga memberikan dukungan lebih, bukan saja membangun kembali yang menjadi kewajiban nasional, tetapi juga memberikan dukungan pemulihan untuk wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam seminar tersebut, Safrizal yang juga Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri turut menyampaikan sejumlah capaian pemulihan yang dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga sepanjang 2026. Ia mengingatkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh baru berlangsung pada September 2026, karena sebelumnya Aceh masih dalam status darurat pascabencana.

Terjadinya keberulangan bencana di sejumlah daerah di Aceh telah melahirkan kebijakan baru dari pemerintah, yaitu diperkenankannya daerah menetapkan kembali status tanggap darurat di tengah tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berlangsung.

Seminar tersebut juga dihadiri oleh Dr. Bustamam Ali sebagai pemateri yang isi presentasinya tidak begitu berbeda dengan Kasatgas, bahkan memberikan sejumlah apresiasi kepada Kaposko Satgas PRR Aceh. Kegiatan tersebut dimoderatori oleh Yarmen Dinamika, seorang wartawan senior di Aceh, dan turut dihadiri Pj Sekda Aceh Taufik, S.T.

Tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *