Sunday, 15 November 2026

Komparatif.ID

Situs Berita Aceh Inspirasi Indonesia

Daerah

Terjerat Kasus Liwath, Eks Inspektur Banda Aceh Dipecat

Terjerat Kasus Liwath, Eks Inspektur Banda Aceh Dipecat
Foto: HO for Komparatif.ID.

Komparatif.ID, Banda Aceh– Pemerintah Kota Banda Aceh resmi memberhentikan tidak dengan hormat mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keputusan tersebut diambil setelah eks Inspektur Banda Aceh itu dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk Pemko Banda Aceh.

Pemberhentian FD disampaikan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam konferensi pers di halaman Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).

Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menjelaskan keputusan pemberhentian merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD.

Menurut Emila, tim pemeriksa dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, FD dinyatakan memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Baca juga: Pejabat Eselon II Banda Aceh Ditangkap Satpol PP WH Bersama Pasangan Sesama Jenis

Untuk memperkuat hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim, Pemko Banda Aceh kemudian menyampaikan laporan serta meminta pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pada 4 Oktober 2026, BKN mengeluarkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap eks Inspektur Banda Aceh itu sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap FD sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Emila menegaskan, penegakan disiplin dan kode etik ASN berlaku bagi seluruh aparatur tanpa terkecuali, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.

Tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *