Komparatif.ID, Banda Aceh— Mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dan pasangannya, AM, dibebaskan setelah menjalani penahanan terkait dugaan jarimah liwath. Keduanya dilepaskan pada 31 Oktober 2026 usai masa penahanan berakhir.
Penyidik Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh belum dapat memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Sebelumnya, FD dan AM diamankan dalam penggerebekan di ruang kerja Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh pada 12 Agustus 2026. Keduanya sempat ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas mengklaim menemukan dua alat bukti dalam penanganan perkara tersebut.
Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan perkara itu mengalami kendala dalam pemenuhan unsur pidana. Bahkan, berkas perkara telah dua kali dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh kepada penyidik karena belum memenuhi kelengkapan syarat formil dan materiil.
Ia menyebutkan, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.
Menurut Rizal, persoalan tersebut berkaitan dengan rumusan pengaturan jarimah liwath dalam qanun yang dinilai belum mengatur secara konkret perilaku yang menjadi pokok perkara. Akibatnya, penyidik mengalami kendala untuk melanjutkan penanganan perkara berdasarkan ketentuan tersebut.
“Berdasarkan petunjuk dari peneliti berkas perkara bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi,” ujar Rizal dikutip, Minggu (15/11/2026).
Baca juga: Terjerat Kasus Liwath, Eks Inspektur Banda Aceh Dipecat
Ia menjelaskan, penyidikan telah dilakukan bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh sejak peristiwa tersebut terjadi. Seluruh tahapan penyidikan, katanya, telah dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan Qanun Jinayat di Banda Aceh.
“Sejak awal, penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan Qanun Jinayat. Kami telah melakukan berbagai upaya bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh untuk mendukung penanganan yang objektif dan profesional,” katanya.
Rizal menilai, pengaturan mengenai jarimah liwath dalam Qanun Jinayat perlu dikaji lebih lanjut agar ketentuan yang berlaku dapat menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Kami tidak ingin ke depan muncul persoalan serupa yang penanganannya kembali terkendala karena unsur pidana yang disyaratkan dalam aturan belum terpenuhi,” ujarnya.
Atas dasar itu, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap adanya pembahasan bersama Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), para ahli hukum, dan pihak terkait untuk mengkaji kembali rumusan pengaturan jarimah liwath dalam Qanun Jinayat.
Kajian tersebut diharapkan dapat memperjelas pengaturan mengenai jenis-jenis perilaku dalam hubungan sesama jenis sehingga tersedia ketentuan hukum yang lebih memadai dan memberikan kepastian dalam penegakan syariat Islam.
Rizal menegaskan, penegakan syariat Islam tetap dilakukan tanpa membedakan status maupun kedudukan pihak yang terlibat. Namun, proses penindakan harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi unsur pidana sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
