Komparatif.ID, Jakarta– Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Gibran mengatakan, Prabowo menyarankan dirinya menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi, dalam proses di PTUN.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026) sore.
Selain menempuh proses di PTUN, Gibran juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Ia mengaku menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat mengenai persoalan surat keterangan ijazah yang selama ini menjadi perbincangan publik.
Gibran berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan. “Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai upaya hukum yang hendak ditempuh Gibran tidak lagi memiliki dasar untuk dilanjutkan.
Menurutnya, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan tersebut sudah bersifat final dan mengikat.
Yusril menjelaskan, putusan MA telah berkekuatan hukum tetap karena materi perkara yang dipersoalkan sudah diputuskan. Begitu pula dengan putusan MK yang tidak membuka ruang bagi upaya hukum lanjutan.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK terhadap putusan tersebut. Yusril juga menjelaskan posisi Gibran dalam perkara yang melibatkan Dirjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tergugat.
Baca juga: Gibran Sampaikan Keinginan Mundur, Prabowo Tak Menolak
Menurutnya, Gibran tidak masuk sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Karena itu, Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang dapat mengajukan banding maupun PK.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara,” ujarnya.
Yusril juga menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tampaknya tidak mengajukan PK dan akan segera melaksanakan putusan MA tersebut.
Jika putusan itu telah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan Dirjen, menurut Yusril, proses hukum terkait perkara tersebut semakin tidak memiliki ruang untuk dilanjutkan.
Ia turut menyinggung perkara yang saat ini berjalan di PTUN. Menurutnya, perkara tersebut berpotensi dihentikan karena objek sengketa yang dipersoalkan, yakni surat keterangan (suket), sudah tidak ada lagi.
Yusril menegaskan persoalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut merupakan ranah hukum yang penyelesaiannya harus mengikuti putusan pengadilan.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan Gibran telah meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Menurut Prasetyo, Presiden memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan tersebut. Pemerintah juga menghormati keinginan Gibran untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum.
“Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran. Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo/
Prasetyo menegaskan, Presiden tidak menetapkan batas waktu khusus bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Menurutnya, proses tersebut sepenuhnya mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dan pemerintah menghormati langkah yang ingin ditempuh Wakil Presiden.
“Ya, kan itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara,” ujarnya.
