Komparatif.ID, Bireuen– HKTI Bireuen mulai mempersiapkan penguatan organisasi hingga tingkat desa. Langkah tersebut dibahas dalam musyawarah perdana yang digelar bersama sejumlah calon pengisi jabatan kepengurusan tingkat kabupaten, Jumat (30/10/2026).
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bireuen, Mulyadi, S.E., M.S.M., mengatakan organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah yang membantu memperjuangkan berbagai kebutuhan petani. Menurutnya, HKTI memiliki jaringan yang terhubung dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat daerah hingga kementerian.
Dalam sambutannya, Mulyadi menjelaskan kepengurusan HKTI di tingkat nasional melibatkan 16 menteri yang membidangi berbagai sektor sesuai tugas masing-masing. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi HKTI untuk memfasilitasi kebutuhan petani melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Ia berharap keterlibatan berbagai unsur dalam kepengurusan HKTI Bireuen dapat memperkuat organisasi, meskipun tidak seluruh undangan yang hadir berasal dari kalangan dinas atau instansi pemerintah.
Menurut Mulyadi, HKTI ke depan tidak cukup hanya menjalankan kegiatan di tingkat kabupaten. Organisasi tersebut perlu dibangun hingga tingkat kecamatan dan gampong agar dapat menjangkau petani secara lebih luas.
HKTI Bireuen menargetkan pembentukan kepengurusan di 17 kecamatan dan 600 gampong di Kabupaten Bireuen. Bahkan, setiap desa diharapkan memiliki tiga orang yang menjadi bagian dari jaringan organisasi tersebut.
“Target kita ke depan adanya tiga orang pengurus masing-masing desa. Tidak mesti ketua atau pengurus kelompok, bisa dari petani biasa,” ujar Mulyadi.
Baca juga: Sudaryono Lantik TA Khalid sebagai Ketua HKTI Aceh
Dengan adanya jaringan hingga tingkat desa, HKTI diharapkan dapat lebih mudah menerima informasi mengenai persoalan yang dihadapi petani. Selain itu, aspirasi masyarakat pertanian juga dapat disampaikan melalui jalur organisasi untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang.
Sekretaris HKTI Bireuen, Agusni, S.P., berharap proses pembentukan dan penguatan kepengurusan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai keberadaan organisasi hingga tingkat bawah penting untuk menghubungkan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Agusni, program pemerintah terkadang disalurkan dari tingkat kabupaten ke kecamatan hingga gampong. Namun, ada pula kebutuhan dan persoalan yang justru muncul dari masyarakat di tingkat bawah dan perlu disampaikan kepada pemerintah.
“HKTI diharapkan ke depannya akan menjadi mata mengawal jalannya program pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Bendahara HKTI Bireuen, Afdal, menyampaikan salah satu target kerja organisasi adalah mengawasi distribusi pupuk subsidi agar berjalan sesuai ketentuan pemerintah, termasuk dalam penerapan harga eceran tertinggi (HET).
Ia mengatakan HKTI diharapkan dapat menjadi tempat bagi petani untuk menyampaikan keluhan apabila menemukan penjualan pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
“Harga pupuk subsidi harus dijual sesuai HET. Misalnya harga Rp90 ribu telah ditempel satu karung, maka tidak boleh dijual lebih. Di sinilah peran HKTI mengawalnya,” jelas Afdal.
Selain persoalan pupuk, HKTI juga berencana mengawal harga pembelian hasil panen petani, terutama gabah dan jagung. Apabila harga pembelian tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, petani dapat menyampaikan laporan kepada HKTI untuk mendapatkan pendampingan atau advokasi.
Afdal menjelaskan, laporan yang diterima nantinya dapat ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama instansi terkait hingga tingkat yang lebih tinggi.
HKTI Bireuen juga membuka ruang bagi petani yang menghadapi kendala dalam memasarkan hasil pertanian. Salah satunya terkait peluang penjualan hasil bumi untuk kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika petani memiliki hasil pertanian yang dapat dipasok kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi menghadapi kendala atau keberatan dari pihak pengelola, persoalan tersebut dapat disampaikan kepada HKTI untuk difasilitasi.
“Hasil bumi yang bisa dijual ke dapur MBG tapi pihak SPPG keberatan, bisa juga dilaporkan ke HKTI untuk difasilitasi,” tutupnya.
