Komparatif.ID, Jakarta– Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadikan normalisasi sungai rawan banjir sebagai prioritas super menjelang puncak musim hujan pada November 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Tito karena sedimentasi tinggi telah mengurangi kapasitas sungai dalam menampung debit air. Kondisi ini berisiko memicu banjir susulan di sejumlah wilayah yang masih menjalani pemulihan infrastruktur dan ekonomi setelah dilanda bencana.
Tito menyebut sejumlah daerah yang perlu mendapat perhatian khusus, di antaranya Kota Padang, Aceh Tenggara, Kecamatan Tukka di Kabupaten Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, dan Kabupaten Solok.
“Jadi, ada semacam skala super prioritas untuk normalisasi sungai,” tegas Tito dalam rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas infrastruktur pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menurut Tito, penanganan sungai tidak dapat ditunda karena hujan lebat berpotensi menyebabkan luapan air ketika kapasitas tampung sungai berkurang akibat sedimentasi. Jika tidak ditangani dengan cepat, banjir susulan dapat kembali mengganggu kehidupan masyarakat dan menghambat proses pemulihan di daerah terdampak.
Ia menegaskan, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi harus tetap berjalan meskipun bencana susulan masih terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah, kata dia, harus terus melakukan penanganan agar dampak bencana tidak semakin membebani masyarakat.
“Banjir, longsor, jalan rusak, segala macam diperbaiki, banjir lagi. (Bencana) susulannya pun masih jalan terus. Tapi itu tantangan kita. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menangani,” kata Tito.
Baca juga: Satgas PRR Aceh Paparkan Progres Pemulihan Pascabencana di Berbagai Sektor Strategis
Per 25 Oktober 2026, pagu efektif penanganan bencana Sumatera di Kementerian PU tercatat sebesar Rp21,42 triliun. Anggaran tersebut mencakup penanganan sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, sistem penyediaan air minum, persampahan, serta prasarana strategis.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menjelaskan penanganan sungai dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Di bagian hulu, kementerian membangun sabo dam untuk mengendalikan sedimen. Di bagian tengah, pekerjaan difokuskan pada normalisasi sungai, sedangkan di hilir penanganan diarahkan pada muara.
“Penanganan muara menjadi salah satu fokus utama karena muara adalah titik kendali aliran yang menentukan stabilitas dari hulu hingga hilir,” ujar Apri.
Berdasarkan data Kementerian PU per 25 Oktober 2026, penanganan telah dilakukan terhadap 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dengan progres rata-rata mencapai 19,19 persen. Sementara itu, pembangunan 11 sabo dam mencatat progres rata-rata 35,58 persen.
Untuk penanganan muara, dari total 29 rencana pekerjaan, empat telah selesai, enam sedang dikerjakan, dan 19 lainnya masih dalam proses.
Di sektor bina marga, Kementerian PU menangani 33 ruas jalan nasional. Dua ruas telah selesai, sedangkan ruas lainnya masih dalam pengerjaan dengan progres rata-rata 59,40 persen.
Adapun untuk jembatan, lima dari 20 jembatan yang masuk daftar penanganan telah selesai diperbaiki. Tiga jembatan berada di Aceh dan dua lainnya di Sumatera Barat. Sebanyak 15 jembatan lainnya masih dalam proses penyelesaian dengan progres rata-rata 63 persen.
