Komparatif.ID, Dili— Akibat people power, Pemerintah Timor Leste membatalkan UU Dana Pensiun DPR dan Presiden. Pembatalan tersebut harus ditempuh oleh Pemerintah Timles karena rakyat telah turun ke jalan.
Sejak Senin, 15 September 2025, mahasiswa dan rakyat Timor Leste menggelar unjuk rasa damai di depan Gedung Parlemen Nasional di Dili. Aksi tersebut melibatkan 1000 peserta, yang menyerukan supaya negara tersebut dikelola dengan baik.
Para demonstran menolak pengadaan 65 unit Toyota Prado untuk anggota DPR Timor Leste yang telah disetujui di dalam APBN 2025.
Demonstrasi menjadi ricuh setelah sejumlah demonstran melempar gedung Parlemen Nasional, yang menyebabkan polisi menembakkan gas air mata.
Aksi protes yang kemudian meluas, menyebabkan sejumlah partai politik yangs ebelumnya setuju dengan rencana pembelian Toyota Prado untuk anggota DPR, berbalik arah. Mereka mendukung protes massa. Parpol yang baik arah tersebut mengatakan alokasi anggaran untuk membeli puluhan mobil tersebut, tidak mencerminkan APBN yang pro publik.
Baca juga: Pansus DPRA Ragukan Setoran Dividen PT PEMA, Rp88 M dari PGE Diduga Tak Tercatat
Gerakan semakin meluas, dan pada Jumat (26/9/2025) Undang-Undang Dana Pensiun harus dibatalkan, karena gelombang protes yang tak kunjung redam.
Dalam voting yang dilakukan pada Jumat, anggota Parlemen Nasional Timor Leste sepakat membatalkan UU Dana Pensiun.
Politisi Partai Khunto Olinda Guterres, yang juga anggota Parlemen Nasional, menyerukan kepada mahasiswa supaya menghentikan aksi demonstrasi, karena aspirasi mereka telah disahuti.
Protes mahasiswa dan masyarakat terhadap bentuk keugal-ugalan pemerintah, karena 40 persen rakyat Timles hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak terima pejabat negara bermewah-mewah, sedangkan rakyat menderita kesusahan.
Sumber: Reuters, CNBC, CNN.
