Komparatif.ID, Jakarta— Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan pengiriman logistik pemilu tahap pertama untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 telah selesai 100 persen.
Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, menjelaskan tahap ini merupakan langkah awal, diikuti oleh pengiriman logistik pemilu tahap kedua yang didasarkan pada Daftar Calon Tetap (DCT).
“Pada tahap pertama ini, persentase penggunaan logistik pemilu hingga 4 Januari 2024 pukul 22.00 WIB telah mencapai 100 persen. Produksi, pengiriman, dan penerimaan di gudang KPU Kabupaten/Kota juga telah mencapai 100 persen,” ujar Yulianto dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (6/1/2024).
Sementara untuk tahap kedua, logistik pemilu yang khusus disiapkan untuk DCT telah mencapai 85 persen per Jumat (6/1/2024). Yulianto menegaskan proses produksi, pengiriman, dan penerimaan logistik tahap kedua dijadwalkan selesai paling lambat pada 15 Januari 2023 dan akan tersebar di seluruh kabupaten kota.
Baca juga: KPU: Tidak Ada Perubahan Format Debat Capres
“Proses produksi pengiriman dan penerimaan logistik pemilu tahun 2024 tahap dua dijadwalkan paling lambat 15 Januari 2023 itu sudah sampai di seluruh kabupaten kota,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Yulianto Sudrajat menjamin KPU RI akan mendistribusikan seluruh logistik pemilu dari gudang penyimpanan KPU Kabupaten/Kota paling lambat pada H-1 pelaksanaan pemungutan suara, yakni pada 13 Februari 2024.
Selain itu, dalam upaya meningkatkan kesadaran politik dan informasi terkait pemilihan presiden, KPU RI akan menggelar debat pilpres ketiga di Istora Senayan pada Minggu (7/1/2024). Debat akan disiarkan oleh Garuda TV dan jaringan MNC Group, termasuk MNC TV, RCTI, Global TV, dan iNews TV, dimulai pukul 19.00 WIB malam ini..
Sebagai informasi tambahan, KPU RI telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Semua persiapan ini merupakan bagian dari upaya KPU RI untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan efisien bagi masyarakat Indonesia.
