Komparatif.ID, Bireuen– Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat 3.636 hektare sawah atau 76,73 persen dari total lahan sawah terdampak di Kabupaten Bireuen telah selesai direhabilitasi maupun masih dalam proses pengerjaan.
Data tersebut disampaikan dalam kunjungan monitoring dan evaluasi Satgas PRR yang dipimpin Pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri, Imran, ke Kabupaten Bireuen pada Kamis (22/10/2026).
Pemerintah Kabupaten Bireuen melaporkan sebanyak 2.617 hektare sawah telah selesai diperbaiki. Lahan tersebut terdiri atas 1.940 hektare sawah dengan kategori rusak ringan dan 677 hektare rusak sedang.
Sementara itu, perbaikan terhadap 1.019 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat masih berlangsung. Dengan demikian, total lahan yang telah selesai diperbaiki maupun masih dalam pengerjaan mencapai 3.636 hektare atau 76,73 persen.
Lahan yang telah dipulihkan diperkirakan dapat kembali menghasilkan sekitar 6 hingga 7 ton padi per hektare dengan frekuensi tanam 1,5 hingga 2 kali dalam setahun. Pemulihan lahan diharapkan dapat memungkinkan petani kembali mengelola sawah dan memulihkan sumber penghidupan mereka setelah terdampak banjir.
Adapun 1.108 hektare sawah lainnya masih belum tertangani. Luasan tersebut terdiri atas 796 hektare sawah rusak ringan, 8 hektare rusak sedang, dan 304 hektare rusak berat.
Rehabilitasi sawah tersebut didukung anggaran Kementerian Pertanian yang masuk dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Sumatera Tahun Anggaran 2026.
Dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana, Kementerian Pertanian memperoleh tambahan anggaran belanja sebesar Rp2,62 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp792,56 miliar atau sekitar 30,23 persen dialokasikan untuk rehabilitasi sawah di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Anggaran tersebut terdiri atas Rp420,55 miliar untuk Aceh, Rp333,89 miliar untuk Sumatera Utara, dan Rp38,11 miliar untuk Sumatera Barat. Dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan 94.742 hektare sawah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Luas sawah terdampak itu mencakup 57.171 hektare di Aceh, 31.128 hektare di Sumatera Utara, dan 6.443 hektare di Sumatera Barat. Sektor pertanian menjadi salah satu prioritas dalam Renduk Sumatera karena berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat yang terdampak bencana.
Meski progres rehabilitasi lahan telah mencapai lebih dari 76 persen, pemulihan sawah di Bireuen masih menghadapi persoalan infrastruktur pengairan. Salah satu kendala utama adalah kerusakan jaringan irigasi primer yang berkaitan dengan Bendungan Pante Lhong dan jaringan irigasi dari Sungai Krueng Peusangan.
Baca juga: Tani Merdeka dan PT Bio Energi Rimba Raya Pulihkan Sawah Terdampak di Bireuen
Selain pemulihan sawah, Satgas PRR juga mendorong percepatan pemulihan melalui dukungan anggaran daerah. Berdasarkan data Tim Satgas PRR per 2 Oktober 2026, Kabupaten Bireuen memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp33,1 miliar.
Tambahan tersebut mencakup bantuan keuangan khusus dari Kabupaten Asahan sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp2 miliar, serta tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,1 miliar.
Namun, realisasi keuangan tambahan TKD tersebut baru mencapai 1,87 persen atau Rp610,8 juta, sementara realisasi fisiknya mencapai 27,78 persen.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaksanakan sembilan kegiatan dengan alokasi tambahan TKD sebesar Rp995,7 juta. Selain itu, terdapat dua kegiatan pada Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp557,2 juta yang bersumber dari tambahan DOKA dan belum terealisasi karena anggarannya masuk dalam APBK Perubahan.
Pemerintah Kabupaten Bireuen menjelaskan rendahnya realisasi keuangan dipengaruhi proses penganggaran dan perubahan APBD yang membutuhkan tahapan pembahasan, evaluasi, serta penetapan. Pemkab menyatakan tetap berkomitmen mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan administrasi.
Untuk mempercepat pemulihan, Pemkab Bireuen akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Pemerintah Aceh, serta instansi terkait. Koordinasi tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan sawah rusak berat, pemulihan jaringan irigasi, dan penyelesaian pekerjaan rehabilitasi yang masih berlangsung.
Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebelumnya meminta pemerintah daerah mempercepat pemanfaatan tambahan TKD untuk penanganan bencana. Hal itu disampaikan mengingat tahun anggaran 2026 memasuki masa akhir.
“Karena ini uang tambahan TKD, spesifik itu adalah untuk menangani bencana. Sudah dikasih besar-besar Pak Presiden, jangan tidak dimanfaatkan,” kata Tito.
