Komparatif.ID, Jakarta— Pengisian jabatan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka berpeluang berlangsung lebih cepat dari batas waktu 60 hari. Pemerintah menargetkan proses tersebut rampung sebelum akhir Desember 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan ketentuan 60 hari dalam konstitusi merupakan batas waktu maksimal, bukan waktu yang harus dihabiskan untuk menyelesaikan proses pemilihan.
Menurut Yusril, percepatan tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan pimpinan Komisi III DPR di Istana Kepresidenan, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah dan MPR menginginkan proses pengisian jabatan Wapres dapat diselesaikan sebelum pergantian tahun.
Baca juga: Ini Alasan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Bukan Karena Ijazah
“Proses ini diharapkan bisa diselesaikan sebelum akhir Desember 2026. Artinya, proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun tata tertib MPR,” ujar Yusril di Istana Negara.
Eks calon Presiden usai Soeharto mundur menjelaskan mekanisme pengisian jabatan Wapres telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, Presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.
Sebelum Presiden mengajukan dua nama calon, MPR harus terlebih dahulu menggelar rapat untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan Wapres. Tahapan awal ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hari, termasuk mempersiapkan surat pemberitahuan resmi kepada Presiden.
Setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wapres. Namun, menurut Yusril, Presiden tidak harus menunggu hingga batas waktu tersebut berakhir untuk menyampaikan kandidat yang akan dipilih MPR.
“Jadi, jangka waktu 60 hari itu dipahami bukan berarti harus 60 hari, tetapi selambat-lambatnya 60 hari,” jelasnya.
