Komparatif.ID, Banda Aceh— Paduka yang Mulia Wali Nanggroe Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar mengadakan pertemuan khusus dengan Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf (Mualem) dan Ketua Badan Pemenangan Aceh (BPA) Kamaruddin Abubakar (Abu Razak) di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Minggu pagi (15/12/2024).
Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam ini menjadi ajang diskusi strategis terkait arah masa depan Aceh di bawah kepemimpinan Mualem dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Fadhlullah (Dek Fadh).
Mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini mengungkapkan harapan besar agar keduanya mampu menghantarkan rakyat Aceh menuju gerbang kesejahteraan yang telah menjadi cita-cita luhur para pendahulu.
Tidak hanya ucapan selamat, Wali Nanggroe juga menitipkan sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian utama pemerintahan baru.
Di antaranya adalah percepatan ekonomi sebagai upaya mendongkrak kesejahteraan rakyat, menekan angka kemiskinan, dan mengubah pandangan negatif yang selama ini melekat pada Aceh.
Baca juga: Rekapitulasi Selesai, Mualem-Dek Fadh Menangi Pilgub Aceh 2024
Hal lain yang menjadi sorotan adalah tuntutan terhadap penyelesaian pekerjaan rumah yang masih tersisa dari kesepakatan damai Helsinki 2005. Isu-isu strategis seperti kemandirian fiskal menjadi agenda penting yang harus dirumuskan dengan langkah-langkah yang tepat dan konstitusional.
Menurut Wali Nanggroe, perjuangan untuk mendapatkan hak-hak Aceh harus dilakukan secara elegan tanpa melupakan jalur hukum.
“Semua yang menjadi hak Aceh sesuai dengan yang tertulis harus kita perjuangkan secara elegan dan konstitusional,” pesan Wali Nanggroe.
Menanggapi hal tersebut, Mualem mengungkapkan kesiapannya untuk merumuskan sejumlah langkah bersama jajaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).
Beberapa program prioritas yang akan menjadi fokus utama di antaranya adalah pengelolaan sumber daya energi dan mineral yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, pembangunan ekonomi melalui revitalisasi sektor perkebunan dan pertanian juga menjadi agenda penting, bersama dengan penguatan nilai-nilai syariat di Aceh serta langkah taktis untuk memperpanjang dan meningkatkan nilai dana otonomi khusus.
Mualem juga menegaskan pemerintahannya akan mendorong program berskala nasional untuk dilaksanakan di Aceh dengan semangat sinergi dan kerja kolektif.
