Komparatif.ID, Banda Aceh— Solusi masalah pembangunan damai Aceh harus lahir dari pihak-pihak yang langsung merasakan dampak konflik, bukan dari pihak luar.
Hal tersebut disampaikan Coordinator for Research and Education for Peace at Universiti Sains Malaysia (REPUSM), Prof. Dr. Dr. Kamarulzaman Askandar, pada diskusi refleksi dua dekade pembangunan damai Aceh yang diselenggarakan The Aceh Institute di Banda Aceh, Kamis malam (14/8/2025).
Menurutnya, dalam pendekatan conflict transformation dan transformative peace building, salah satu prinsip utama adalah penyelesaian masalah harus datang dari akar konflik, bukan dari pihak luar.
“Salah satu daripada aspek yang penting dalam konflik transformation peace building dan transformative peace building adalah solution must be from the soil of the conflict,” ujarnya.
Kamarulzaman yakin keberhasilan pembangunan damai di Aceh sangat bergantung pada kemampuan masyarakatnya sendiri untuk merumuskan dan mengimplementasikan solusi yang sesuai dengan realitas di lapangan.
Pihak luar, termasuk lembaga akademik, hanya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang, pengetahuan, dan dukungan bagi proses tersebut. Baginya, perdamaian yang lahir dari akar konflik memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dibandingkan solusi yang dipaksakan dari luar.
Kamarulzaman menegaskan peran pihak luar hanyalah menyediakan ruang dan peluang bagi masyarakat terdampak untuk berbicara, menyampaikan pandangan, serta mengembangkan inisiatif perdamaian. Sementara solusi masalah pembangunan damai Aceh lahir langsung dari masyarakat yang terdampak.
Melalui ruang tersebut, mahasiswa dan peneliti dapat melakukan riset yang hasilnya digunakan sebagai landasan advokasi perdamaian.
Baca juga: Juha Apresiasi 20 Tahun Perdamaian Aceh
Ia memaparkan pendekatan conflict transformation melihat perlunya melakukan perubahan pada berbagai aspek yang berkaitan dengan konflik sebelum menuju perdamaian.
Ketika pendekatan ini digabungkan dengan peace building, lahirlah metode yang ia sebut sebagai transformative peace building. Dalam kerangka ini, proses perdamaian tidak hanya menargetkan penyelesaian isu, tetapi juga mengubah konteks, hubungan, struktur kelembagaan, aktor, hingga kelompok masyarakat yang terlibat.
Penelitian yang dilakukan di titik-titik konflik, kata Kamarulzaman, diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditransformasi.
“Jadi, penelitian-penelitian yang ada pada titik itu menjurus kepada pelbagai aspek transformation yang boleh membawa kita kepada pembinaan perdamaian,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan penelitian tentang perdamaian harus dilakukan dengan metodologi yang solid agar hasilnya tidak diragukan.
Penelitian itu harus disertai dengan reflection secara terus-menerus dalam kerangka action research.
Proses ini, katanya, melibatkan pengumpulan data, analisis, revisi konsep, dan uji penerapan di lapangan. Jika hasilnya belum memuaskan, penelitian harus diulang dengan menambahkan kerangka atau konsep baru sampai ditemukan pendekatan yang tepat.
Kamarulzaman yakin keberhasilan pembangunan damai di Aceh sangat bergantung pada kemampuan masyarakatnya sendiri untuk merumuskan dan mengimplementasikan solusi yang sesuai dengan realitas di lapangan.
Pihak luar, termasuk lembaga akademik, hanya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang, pengetahuan, dan dukungan bagi proses tersebut. Baginya, perdamaian yang lahir dari akar konflik memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dibandingkan solusi yang dipaksakan dari luar.
