Komparatif.ID, Banda Aceh— Pemerhati media Rozzy Wanela menilai ada pola berulang setiap kali wacana penetapan status bencana nasional muncul, yakni munculnya kegelisahan dari kelompok yang justru bukan korban terdampak.
“Yang paling panik kalau suatu tragedi ditetapkan sebagai bencana nasional — itu hampir selalu bukan rakyat,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Ia menyebut kegelisahan justru datang dari mereka yang selama ini hidup tenang di ruang berpendingin, di balik meja, dokumen, dan tanda tangan.
Dalam pandangannya, penetapan bencana nasional sering dianggap sebagai ancaman bukan karena besarnya kerusakan, melainkan karena status tersebut membuka pintu audit dan investigasi lintas lembaga.
Rozzy menyebut audit inilah yang menjadi “mimpi buruk” bagi pihak-pihak yang selama ini bergantung pada lemahnya pengawasan.
“Audit adalah mimpi buruk bagi mereka yang hidup dari kelengahan sistem,” lanjutnya.
Ia menjelaskan pihak pertama yang dilanda ketakutan adalah perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan. Rozzy menilai mereka dapat bekerja dengan tenang selama bencana digambarkan sebagai peristiwa alam biasa.
Namun jika status berubah menjadi nasional, pertanyaan mengenai siapa yang membuka hutan, mengeringkan rawa, atau menutup daerah resapan menjadi tidak terhindarkan. Menurutnya, pada titik itulah kepanikan bermula karena hubungan sebab-akibat akan mulai diusut.
Kelompok berikutnya adalah pejabat pemberi izin. Rozzy menyebut mereka tampak tenang di luar, namun sesungguhnya paling cemas ketika status bencana ditarik ke tingkat nasional.
Baca juga: Pengungsi Manyang Cut Keluhkan Bantuan Menumpuk di Satu Dusun
Ia mengatakan saat status tetap di tingkat daerah, ruang untuk mengalihkan tanggung jawab masih terbuka. Namun jika sudah bersifat nasional, seluruh rantai administrasi ikut ditelusuri, termasuk tanda tangan lama dan laporan yang selama ini tidak dianggap penting.
“Karena saat status nasional ditetapkan, seluruh rantai administrasi ikut ditarik. Bukan cuma perusahaan di lapangan, tapi siapa yang memberi izin, siapa yang memperpanjang, siapa yang menutup mata ketika AMDAL dipermainkan,” terangnya.
Rozzy juga menyinggung keberadaan broker kekuasaan yang berperan sebagai penghubung antara uang dan kebijakan. Ia menyebut status bencana nasional membuat alur bantuan diawasi lebih ketat sehingga ruang bermain mereka semakin kecil.
Menurutnya, banyak mata yang mengawasi berarti tak ada lagi sudut gelap yang aman untuk beroperasi.
Ia menilai kelompok elit politik juga tidak luput dari kepanikan karena penanganan bencana nasional menjadi sorotan luas, termasuk dari media internasional. Kesalahan kecil, menurutnya, dapat berdampak pada reputasi politik.
Selain itu, ia menyebut mereka yang selama ini mengampanyekan ketahanan lingkungan dengan narasi indah turut diliputi keresahan karena realitas di lapangan dapat mematahkan seluruh klaim.
Rozzy menyampaikan setiap keterlambatan penetapan status bencana nasional tidak pernah merugikan para pemilik kepentingan. Ia menegaskan bahwa rakyat tetap menjadi pihak yang kehilangan tempat tinggal, hidup, dan masa depan.
“Saat bencana berubah status jadi nasional, cerita itu tidak bisa lagi diputar dengan nada yang sama. Ada yang mulai bertanya bukan “berapa bantuan”, tapi “siapa yang bikin ini terjadi,” ujarnya.
Ia menilai narasi seperti “jangan dibesar-besarkan” dan “bencana masih bisa ditangani daerah” kerap digunakan bukan untuk menenangkan publik, tetapi untuk mencegah penyelidikan naik ke tingkat yang lebih luas.
Menurut Rozzy, status bencana nasional menimbulkan ketakutan karena memperkuat pengawasan, membuka data lintas lembaga, dan meningkatkan standar pertanggungjawaban.
Ia menegaskan pihak yang paling menolak status tersebut adalah mereka yang takut pada konsekuensi hukum, administratif, maupun politik.
Rozzy mengatakan status nasional ibarat lampu besar yang dinyalakan di ruang gelap. Ketika lampu itu menyala, seluruh kepentingan yang selama ini tersembunyi akan tampak jelas, meninggalkan pertanyaan yang selama ini dihindari: siapa membuka lahan, siapa menandatangani, siapa menutup mata, dan siapa yang menikmati situasi tersebut.
Ia menyebut seluruh pertanyaan itu pada akhirnya akan bermuara pada satu titik: kekuasaan.
