Komparatif.ID, Banda Aceh– Statemen Gubernur Aceh Muzakir Manaf soal pencabutan barcode BBM subsidi di Aceh, berasal dari aspirasi rakyat Aceh yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat.
Juru Bicara Mualem-Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, kepada Komparatif.ID, Jumat (14/2/2025) menjelaskan pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di depan Mendagri Tito Karnavian pada pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Rabu (12/2/2025) di Gedung DPR Aceh, tidak lahir serta merta.
Ampon Man menjelaskan, pencabutan kewajiban menggunakan QR code untuk membeli BBM subsidi dan penugasan di seluruh SPBU di Aceh, bukan program utama. Meski demikian Mualem memiliki keseriusan memperjuangkannya, demi mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Aceh.
“QR code SPBU merupakan isu dan soal sangat sensitif di kalangan rakyat Aceh. Apalagi sistem ini belum sepenuhnya berlaku di wilayah lain di seluruh Indonesia, ada pertanyaan mendasar kenapa harus Aceh yang mengalami sistem ini?” Sebut Ampon Man.
Pertanyaan selanjutnya, atas dasar pemikiran bagaimana, sehingga memilih Aceh sebagai pilot project barcode BBM?
Bila dilihat dari sumbangsih Aceh kepada Indonesia, seharusnya Aceh justru harus diperlakukan sebaliknya. Bukan dijadikan kelinci percobaan program yang sampai sekarang belum diberlakukan sepenuhnya di seluruh Indonesia. Bahkan di Sumatra Utara, barcode BBM belum berlaku di semua wilayah.
Baca juga: Pertamina: Penggunaan Barcode BBM Tetap Berlaku di Aceh
Aceh adalah salah satu dari sedikit provinsi penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia, bahkan di dunia. Lalu, mengapa daerah penghasil justru dijadikan kelinci percobaan oleh Pemerintah Pusat?
“Kan sangat menyakitkan, ketika rakyat Aceh ke Sumut, di sana mengisi pertalite dan biosolar masih bisa tanpa barcode BBM subsidi dan penugasan. Demikian juga di daerah lain, masih belum diberlakukan itu. Kita punya minyak bumi, gas alam, tapi dijadikan kelinci ujicoba. Ini membuat rakyat Aceh sakit hati,” kata Ampon Man.
Sebagai tokoh besar, Gubernur Aceh tentu merasakan kekecewaan rakyat. Sehingga menyampaikan di momen penting dalam sejarah pemerintahannya di Aceh.
Tentu Mualem tahu apa yang ia sampaikan tidak dapat serta merta dapat diterapkan. Akan dilihat nanti pada persoalan yang mendasari keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 serta Perpres perubahannya Nomor 117 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta Permen ESDM nomor 20 tahun 2021 serta perubahannya dalam Permen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Bila mungkin, tambahnya, Pemerintah Aceh akan mencoba meneliti lebih jauh soal jatah BBM bersubsidi bagi Aceh serta solusi subsidinya. Termasuk mengkajinya dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi yang merupakan Hak Penerimaan Aceh.
“Kita tentu akan membicarakan hal ini lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat dan atau Pertamina dan atau Badan Pengelola Hulu (BPH) Minyak dan Gas Bumi RI.
Gubernur Aceh saat ini ingin agar situasi psikologis Aceh yang merasa selalu diperlakukan tidak adil sejak bergabung dengan Republik Indonesia, tidak lagi berlanjut,” imbuh Ampon Man.
setuju tentang penyataan “kelinci percobaan”. berhentilah berbangga jadi hal yang pertama. banyak orang aceh bangga, oh aceh yang pertama. menurut saya, aceh ni dimanfaatin, karena mereka tau, klo aceh itu nggak mungkin bergejolak meskipun uji coba program ini itu, karena memang sifat lahiriyah orang aceh, yang senang dipuji, aceh kaya, aceh toleran, aceh hebat, aceh keren yang pertama dlsb.
itu terjadi, karena terlalu sering direndahkan, jadi ingin dipuji ini itu, meskipun secara nggak sadar dibohongi/dikibuli.