Komparatif.ID, Jakarta— Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menekankan Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan pemberian izin mengelola konsesi tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Abdul Mu’ti menjelaskan Muhammadiyah akan lebih dahulu melakukan penilaian mendalam mengenai kemampuan dan kesiapan mereka sebelum memutuskan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah tersebut menilai hal tersebut penting untuk memastikan langkah yang diambil tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.
Lebih lanjut Abdul Mu’ti, menegaskan kemungkinan Ormas Keagamaan mengelola tambang adalah wewenang yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah. “Kemungkinan Ormas Keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, karena harus memenuhi persyaratan,” jelas Mu’ti di Jakarta, Minggu (2/6/2024).
Mu’ti juga menegaskan hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi antara Pemerintah dan Muhammadiyah mengenai kemungkinan pengelolaan tambang oleh Ormas Keagamaan. Namun, ia menambahkan jika ada penawaran resmi dari Pemerintah kepada Muhammadiyah, hal tersebut akan dibahas dengan seksama oleh pihaknya.
“Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama,” jelas Mu’ti.
Baca juga: Gus Yahya: PBNU Siap Kelola Konsesi Tambang
Berbeda dengan Muhammadiyah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan ormas Islam terbesar di Indonesia itu siap mengelola konsesi tambang yang diberikan.
“Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasi yang lengkap, dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” terang Gus Yahya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/6/2024).
Gus Yahya menegaskan NU memiliki jaringan organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat desa dan lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang.
Jaringan ini mampu menjangkau masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia, sehingga bisa menjadi saluran efektif untuk mendistribusikan manfaat dari sumber daya ekonomi yang dipercayakan oleh pemerintah kepada NU.
“Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk mengantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang oleh pemerintah dimandatkan kepada Nahdlatul Ulama untuk mengelolanya,” jelas Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang ini.
Selain memiliki jaringan organisasi yang luas, NU juga mempersiapkan infrastruktur bisnis yang memadai untuk mengelola tanggung jawab ini. Gus Yahya menjamin bahwa pengelolaan akan dilakukan secara transparan dan profesional.
