Komparatif.ID, Jakarta— Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra, Tito Karnavian, menunjuk Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, sebagai Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh.
Penunjukan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang digelar di Jakarta pada Kamis, (15/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Tito menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan terarah, efektif, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah terdampak.
Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi posko rehabilitasi dan rekonstruksi. Posko tersebut diharapkan mampu menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan pelaksanaan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data akurat dan terkini.
Dengan pendekatan tersebut, setiap tahapan pemulihan diharapkan dapat dipantau secara berkelanjutan.
Selain aspek teknis, rapat koordinasi juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terkoordinasi. Informasi mengenai penanganan pascabencana perlu disampaikan secara konsisten, jelas, dan akurat kepada masyarakat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipantau secara terbuka dan menumbuhkan kepercayaan publik.
Baca juga: Tak Dipangkas, TKD Aceh Rp1,6 Triliun Mulai Ditransfer Hari Ini
Terkait hal itu, Mendagri menugaskan Safrizal ZA sebagai contact person utama dalam penyampaian informasi penanganan pascabencana yang terintegrasi dengan Media Center Menteri Komunikasi dan Digital.
“Untuk komunikasi publik yang di Aceh, posko harus spesifik menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aceh, dengan progres hari per hari. Kontak person Pak Safrizal, yang merupakan Dirjen Bina Adwil Kemendagri, mantan Pj Gubernur Aceh 2024–2025 yang juga orang Aceh,” ujar Tito dalam rapat tersebut.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Safrizal ZA menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia mengatakan posko akan diperkuat sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, serta sarana komunikasi publik.
“Kami siap menjalankan arahan dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, sekaligus sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Safrizal.
