Komparatif.ID, Sigli– Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, M.H., menyampaikan Rancangan APBK Pidie Tahun Anggaran 2027 dengan rencana belanja daerah mencapai Rp2,08 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,01 triliun sehingga terdapat defisit anggaran Rp75 miliar.
Hal tersebut disampaikan Sarjani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dengan agenda penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang APBK Tahun Anggaran 2027, di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie, Selasa (10/11/2026).
Dalam pidatonya, Sarjani menjelaskan penyusunan Rancangan APBK merupakan penjabaran kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam berbagai program dan kegiatan.
Penyusunannya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah.
Ia memaparkan, pendapatan daerah Kabupaten Pidie pada 2027 direncanakan sebesar Rp2.011.986.537.078 atau sekitar Rp2,01 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2.086.986.537.078 atau sekitar Rp2,08 triliun.
Untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja tersebut, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan netto sebesar Rp75 miliar.
Baca juga: 8 Regu Lolos ke Final Fahmil Qur’an MTQ XXXVIII Pidie, Ini Daftarnya
Sarjani mengatakan, pengelolaan keuangan daerah ke depan akan menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi dinamika perekonomian, tekanan inflasi, keterbatasan ruang fiskal, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin kompleks.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemampuan fiskal Kabupaten Pidie.
Sarjani menekankan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia berharap pembahasan Rancangan APBK Pidie 2027 bersama DPRK dapat berlangsung secara konstruktif. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang dihasilkan nantinya memiliki kualitas yang baik, realistis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sarjani juga mengingatkan keberhasilan pelaksanaan APBK tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran ataupun tingkat realisasi belanja. Lebih dari itu, anggaran pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.
“Oleh karena itu, melalui rapat paripurna ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK Pidie dalam menyempurnakan rancangan anggaran serta menjaga kesinambungan fiskal agar seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal,” ungkapnya.
