Komparatif.ID, Banda Aceh– Sengketa Pulau Mangkir Besar, dkk antara Aceh dan Sumatera Utara tepatnya di perairan Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah, belum selesai sampai saat ini.
Informasi yang dihimpun Komparatif.id, Kamis (23/6/2022) belum ada perubahan apa pun terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian Nomor 050-145 terkait status empat pulau di perbatasan Provinsi Sumatera Utara (Sumut)-Aceh, Pulau Mangkir Besar (Gadang), Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta pada 20 Juni 2022 belum menghasilkan perubahan penetapan. Sampai saat ini keempat pulau tersebut masih berada dalam wilayah administrasi Sumatera Utara.
Dikutip dari Topmetro.news, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumut Zubaidi di kantornya, menyayangkan ada pemberitaan oleh beberapa media, yang menyebutkan kesepakatan tentang empat pulau tersebut sudah final.
Judul berita tersebut menyebutkan dalam rapat pembahasan tindak lanjut hasil survei secara faktual Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan dan Panjang di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2022 Pemprov Sumut sepakat.
Padahal Pemprov menegaskan bahwa pulau tersebut masih berada di wilayah Sumut, sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-145.
“Berita itu tidak benar, kami (Pemprov Sumut) dalam rapat itu menyampaikan bahwa Pemprov tetap mempedomani keputusan Mendagri itu. Jadi tidak ada kesepakatan dari kami, jika Mendagri sudah memutuskan pulau itu ada di Sumut. Ya kita pedomanilah itu,” kata Zubaidi, didampingi Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov Sumut Ervan Gani.
