Komparatif.ID, Banda Aceh—Polemik yang terjadi antara DPR Aceh dan Pj Gubernur Aceh, semestinya tidak perlu terjadi. Selama ini Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki telah melaksanakan tugasnya dengan baik di Aceh. Termasuk dalam hal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2024.
Dalam siaran pers yang diterima Komparatif.Id, Selasa (31/10/2023), menjawab hasil konferensi pers yang digelar oleh DPRA, Pemerintah Aceh melalui Juru Bicara Muhammad MTA, menjelaskan, selama ini proses pembahasan RAPBA 2024 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018, dan Tata Tertib DPRA Pasal 17 ayat (3), menyebutkan pembahasan rancangan qanun APBA dilakukan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Baca: DPRA Minta Presiden Copot Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki
Ia menjelaskan, selama ini TAPA selalu hadir setiap mendapatkan undangan pembahasan anggaran. Sebagai sebuah pemerintah, Pj Gubernur telah hadir; dengan kehadiran TAPA yang diketuai oleh Sekda Aceh.
“Ini soal aturan yang berlaku tentang pembahasan anggaran,” terangnya.
Pun demikian, tambahnya mewakili Pemerintah Aceh, Pj Gubernur Aceh berharap DPRA dan TAPA dapat membahas RAPBA 2024, dan disahkan tepat waktu.
Terkait seruan Ketua DPRA Zulfadli,A.Md, dan didukung oleh para Wakil Ketua, dan seluruh ketua fraksi, meminta Presiden Joko Widodo mencopot Achmad Marzuki dari jabatannya sebagai Pj Gubernur Aceh, bahwa jabatan yang diemban merupakan penugasan Pemerintah Pusat. Apa yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas, tidak untuk mempertahankan jabatan.
Pemerintah Aceh tetap menerima kritikan, sumbang saran, atas kinerja. Hal paling penting jangan sampai membuat fokus berpindah, sehingga proses pembangunan terhambat.
