Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengajukan tiga nama untuk kandidat Pj Gubernur Aceh. Pun demikian di antara elit partai, dan tokoh-tokoh penting, sudah mengerucut satu nama. Tapi sejumlah agen tetap dibiarkan berdagang nama lain, sebatas untuk meramaikan pentas demokrasi.
Sekitar pukul 9.30 WIB, telepon selular Komparatif.id berdering. Seorang tokoh politik Aceh yang sedang berada di Jakarta memberi tahu bila Pemerintah Pusat sudah punya satu keputusan. Pj Gubernur Aceh akan ditunjuk dari birokrat sipil, sekaligus putra Aceh, dan pernah bertugas di Aceh.
“Namanya sudah mengerucut, hanya saja masih di kalangan terbatas,” kata sang sumber, Kamis (16/6/2022).
Lebih lanjut sumber tersebut menyebutkan, Presiden Jokowi dan Mendagri sudah satu suara soal tersebut. Di masa transisi menuju Pemilu 2024, Aceh harus dipimpin oleh sipil yang kuat, dipercaya Pusat, mencintai Aceh, dan konsisten membangun siklus politik yang harmonis di Serambi Mekkah.
Ia menjelaskan, Aceh mendapatkan perhatian khusus, apalagi sampai 17 tahun usia perdamaian dengan gelontoran dana otonomi khusus yang mencapai Rp88,43 triliun hingga 2021, belum memberikan dampak signifikan untuk Aceh.
Meskipun digelontorkan untuk biaya pembangunan sesuai dengan amanah peraturan, dana otonomi khusus tetap dijadikan bancakan oleh elit-elit di Aceh, baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan elit sipil berpengaruh. Pada akhirnya, dana otsus yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan, justru hanya sekadar menjadi sumber pundi-pundi baru bagi elit.
Di sisi lain, komunikasi antar elit di Aceh juga bermasalah. Selama ini hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga mampet. Hanya saja yang terangkat ke permukaan kisruh antara eksekutif dan legislatif, karena dua elemen sipil itu mudah di-blow up oleh media massa.
Nah, terkait ini, Pusat akan menempatkan birokrat sipil yang punya pengalaman dan rekam jejak bagus selama bertugas.
“Memang Pj tidak ditugaskan untuk mempercepat pembangunan Aceh. Tapi punya misi merintis jalan memperkuat konsolidasi elit dan rakyat Aceh untuk bersatu membangun Aceh. Meskipun terlihat tidak besar, tapi konsolidasi bukan pekerjaan ringan. Banyak orang dengan nama besar tapi gagal melakukannya. Di sinilah ada penekanan dari Istana bila di Aceh putra daerah yang akan ditempatkan sebagai Pj yang punya pengalaman memimpin daerah di tempat lain. Tentu yang track record-nya bagus,” jelas sumber itu.
Dua hari sebelumnya, Selasa (14/6/2022) sejumlah sumber Komparatif.id menyebutkan bila beberapa elit Aceh sudah pada satu kesimpulan, mengajukan satu nama. Meskipun di permukaan diusulkan tiga nama.
Sumber-sumber itu mengatakan juga meskipun Presiden memiliki hak mutlak menentukan siapa saja yang akan ditempatkan sebagai Pj, tapi Presiden Jokowi tetap mengakomodir aspirasi dari daerah, disaring yang paling masuk akal, dan kemudian ditunjuk.
Dua narasumber yang merupakan ketua partai politik menyebut satu nama sebagai Pj. Alasannya karena pengalaman, kemampuan komunikasi yang baik, serta berasal dari Aceh.
Siapakah dia? Patut ditunggu!
