Komparatif.ID, Lhoksukon—Nilai keekonomian Wilayah Kerja Blok B yang dikelola PT Pema Global Energi (PGE) semakin menyusut. Diprediksi masa produksi di WK tersebut akan berakhir dalam dua sampai tiga tahun ke depan.
Untuk keberlanjutan produksi migas yang berada di bawah pengawasan Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) PT PGE akan melakukan kegiatan survey seismik 3D di wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur.
Untuk memperlancar proses seismic tersebut, PGE melakukan sosialisasi kepada stakeholder di Aceh Utara. Kegiatan itu dilaksanakan di Oproom Kantor Bupati, Landing, Rabu (3/8/2022).
Direktur utama PGE Teuku Muda Ariaman, dalam sambutannya menyampaikan saat ini kondisi Wilayah Kerja B peninggalan Exxon Mobil dan PHE NSB yang dikelola PGE sudah mendekati batas akhir keekonomian.
Dengan kontrak PGE selama 20 tahun ke depan, maka komitmen kerja pasti yang diperintahkan oleh pemerintah, untuk tiga tahun pertama, salah satunya adalah studi seismik untuk keberlangsungan Wilayah kerja B yang diprediksi keekonomiannya hanya bisa bertahan 2 sampai 3 tahun ke depan.
Kalau tidak dilakukan pencarian sumber migas baru, maka PGE akan berhenti beroperasi. Bila itu terjadi, maka akan sangat besar kerugian bagi Aceh.
“Bila kegiatan pencarian sumber baru ini berjalan dengan baik dan dapat ditemukan sumber baru, maka migas yang dihasilkan oleh PGE akan sangat mendukung pemasukan daerah setelah berkurangnya transfer dana otsus oleh Pemerintah Pusat. Selain itu juga dapat menjawab kebutuhan bahan bakar untuk menghidupkan kawasan industri lainnya seperti KEK Arun, PIM dan industri lain di Aceh Utara dan Lhokseumawe,” sebutnya.
Kegiatan seismik 3D PGE akan dilakukan seluas 250 KM² di dua Kabupaten yaitu Aceh Utara dan Aceh timur. Di Aceh Utara meliputi 14 kecamatan yaitu Syamtalira Bayu, Samudera, Meurah Mulia, Nibong, Tanah Luas, Syamtalira Aron, Lhoksukon, Baktiya, Baktiya Barat, Seunudon dan Lapang. Sementara Aceh Timur hanya 1 kecamatan yaitu Madat.
Survey seismik 3D PGE akan menggunakan mobil vibroseis yang akan melakukan getaran pada tanah untuk menghasilkan data yang kemudian ditangkap dan unit mobil lainya. Teknisnya, saat beroperasi truk vibroseis ini akan menurunkan alat semacam vibrator yang ditempelkan ke tanah. Dari vibrator itu muncul getaran. Getaran ini yang nantinya ditangkap oleh unit lainnya yang disebut lobo untuk diteliti oleh tim ahli.
Lebih ringkasnya, survei seismik 3D merupakan upaya pencarian cadangan migas di bawah permukaan bumi menggunakan gelombang seismik, hal itu dilakukan dalam rangka eksplorasi daerah prospek hidrokarbon (minyak dan gas bumi).
Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah dalam sambutannya mengatakan masyarakat Aceh harus bersyukur dengan rencana survei seismik yang dilakukan PGE, karena hal ini merupakan harapan baru untuk masa depan Aceh secara umum, dan masa depan Aceh Utara secara khusus.
“Jika nanti hasilnya positif maka masyarakat yang akan menikmati hasilnya,” kata Azwardi.
Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, perlu harmonisasi dan komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan, hingga ke masyarakat di desa-desa yang akan dilewati oleh kendaraan seismik tersebut.
“Kegiatan ini menyangkut dengan kesejahteraan anak cucu kita ke depan. Maka harus kita dukung bersama. Pemkab akan mengawal kegiatan tersebut karena ini menyangkut kekayaan alam kita, apalagi saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur Aceh bisa mengelola migas sendiri dengan hadirnya BPMA,” tambah Azwardi.
Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali, menyampaikan bahwa sebagai wakil rakyat Aceh Utara Ia sangat mendukung kegiatan pencarian sumber migas baru oleh PGE demi penambahan PAD Aceh Utara ke depan.
“Kegiatan ini perlu keterlibatan berbagai pihak khususnya masyarakat setempat dan butuh komunikasi yang baik hingga level paling bawah agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Saya Mewakili DPRK Aceh Utara dan KPA wilayah Pase menyatakan dukungan untuk kegiatan ini,” katanya.
Kegiatan itu dihadiri oleh Pj Bupati Aceh Utara Azwardi, AP, MSi, Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali, perwakilan Korem 011 Lilawangsa, perwakilan Polres Aceh Utara, perwakilan Kodim 0103/ Aceh Utara, para kepala dinas, para camat di Kabupaten Aceh Utara, perwakilan BPMA dan manajemen PGE.
