Komparatif.ID, Banda Aceh—Pemilu 2024 yang digelar serentak seluruh Indonesia, juga memiliki dilema dalam penyediaan surat suara. Untuk Aceh, surat suara dicetak di Surabaya, Jawa Timur.
Informasi tersebut mengemuka dalam audiensi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan The Atjeh Institute, Selasa (21/6/2022). Ketua Divisi Logistik dan Perencanaan KIP Aceh ranisah,S.E, dalam pertemuan itu mengatakan pihaknya tidak mengelola anggaran Pemilu 2024 di luar anggaran Pusat. Aceh hanya menyediakan biaya untuk uji baca Alquran, yang merupakan syarat tambahan yang diberlakukan khusus di Provinsi Aceh.
Sedangkan logistik pemilu seperti surat suara, dicetak di Surabaya, Jawa Timur.
“Anggaran pemilu kita terima penuh dari Pusat. Kontribusi daerah hanya untuk uji mampu baca Alquran saja. Cetak surat suara dilakukan di Surabaya, Jawa Timur,” ujar Ranisah.
Dia mengatakan, untuk mempercepat proses, Presiden perlu membuat inpres logistik pemilu yang memuat tentang desentralisasi perusahaan, seperti ATK, perlu adanya zona cetakan. Jangan sampai surat suara Aceh dicetak di Surabaya sehingga proses mobilisasinya terlalu jauh.
Dalam diskusi yang berlangsung satu jam lebih, Atjeh Intitute (AI) membincangkan banyak hal terkait dengan kepemiluan dan persiapan Pemilu 2024 yang digelar serentak di seluruh Indonesia.
Direktur AI Muazzinah Yakob yang juga akademisi FISIP Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN-Raniry) Banda Aceh, menyebutkan lembaga yang ia pimpin memiliki konsen pada pelaksanaan kepemiluan. Mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.
AI mengambil isu tentang penguatan dan penyebarluasan demokrasi. Mencoba mengisi ruang kosong untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, serta mengisinya dengan tindakan berkualitas.
Muazzinah mengatakan juga KIP Aceh merupakan stakeholder kunci yang sering diajak oleh AI melakukan pemantapan penguatan demokrasi kepemiluan.
Setelah diterbitkannya Peraturan KPU No.3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, AI melihat masih sangat perlu adanya literasi terkait kepemiluan dalam segala lini. Dinamika yang perlu dilihat juga terkait dinamika penyelenggara pemilu yaitu, masa jabatan ribuan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berakhir di tengah persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) Serentak 2024, selain itu terkait hoaks yaitu terdapat 1.645 hoaks (Agustus 2018 :25 hoaks, Desember menjadi 75 hoaks, Januari 2019: 175, Febuari: 353, Maret : 453, 25 April 2019 :421.
“Ruang demokrasi kita menuju Pemilu 2024 masih memiliki banyak masalah. Mulai dari berakhirnya masa tugas komisioner KPU/KIP di tengah tahapan, hingga hoaks yang masih sangat banyak beredar di masyarakat. Ini tantangan yang harus dijawab dengan kerja terukur dan terarah,” kata Muazzinah Yakob.
