Dalam dinamika geopolitik nasional yang semakin kompleks, masyarakat Aceh kembali dihadapkan pada persoalan serius terkait kedaulatan wilayah. Empat pulau di perairan Singkil — Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek — kini tengah menjadi titik sengketa administratif.
Aliansi Santri Barat Selatan Aceh menyatakan bahwa ini bukan sekadar konflik administratif, tetapi sudah menyentuh jantung martabat dan kehormatan rakyat Aceh.
Dalam pernyataan resmi kami menyebut bahwa “Serambi Mekkah sedang dijajah oleh bangsanya sendiri”, merujuk pada dugaan adanya pembiaran atau bahkan pengambilan alih wilayah oleh institusi dari dalam negeri sendiri.
Baca: GAM Desak Empat Pulau Dikembalikan Kepada Aceh Tanpa Syarat
Menggunakan istilah jihad konstitusional kami menyerukan perlawanan dalam koridor hukum, demokrasi, dan keadaban. Mempertahankan hak atas wilayah bukan tindakan provokatif, tetapi bentuk pengabdian pada konstitusi, perjanjian damai, dan martabat sejarah Aceh sebagai bangsa yang pernah merdeka.
Empat pulau ini kecil, tapi kehormatannya besar. Jika kita diam, maka sejarah akan mencatat kita sebagai generasi yang abai. Kami tidak menolak kebersamaan, tapi kami menolak penjajahan dalam wajah administratif.
Kami tidak sedang melawan negara, tapi kami menolak dikhianati oleh bangsa sendiri, Jihad kami bukan angkat senjata, tapi angkat martabat melalui konstitusi. Jika negara membiarkan satu demi satu wilayah Serambi Mekkah diklaim oleh provinsi lain, maka itu bukan hanya kelalaian, tapi kejahatan politik.
Lebih dari sekadar pertarungan tapal batas, perjuangan ini kami nilai sebagai momentum konsolidasi rakyat Serambi Mekkah untuk bersatu dalam semangat konstitusional, tanpa kekerasan, namun dengan keberanian intelektual dan moral yang tinggi.
Tertanda
Aliansi Santri Barat Selatan Aceh
Teungku Mustafa Hkz.
