Komparatif.ID, Banda Aceh— Pemerintah Aceh merespons serius kritik yang dilontarkan Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) terkait belum terealisasinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025.
Juru Bicara Gubernur Aceh, Teuku Kamaruzzaman atau yang akrab disapa Ampon Man, mengatakan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah telah mencatat dan akan menjadikan masukan MaTA sebagai bahan evaluasi penting dalam memperbaiki tata kelola serta pola komunikasi pemerintahan.
Ia menegaskan semua isu yang dikaji oleh MaTA akan dianalisis lebih dalam, khususnya untuk mengidentifikasi sumbatan atau bottleneck dalam proses pembangunan yang tengah berlangsung.
“Gubernur dan Wakil Gubernur akan meneliti lebih dalam dimana bottleneck atau sumbatan yang terjadi untuk semua isu yang telah dikaji oleh LSM MaTA,” ujar Ampon Man kepada Komparatif.ID, Rabu (30/4/2025).
Baca juga: MaTA Desak Gubernur Aceh Percepat Realisasi Anggaran 2025
Selain itu, kinerja pejabat Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) saat ini akan ditelaah sebagai bagian dari proses evaluasi menyeluruh. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan perubahan yang nyata dan menjawab harapan besar masyarakat Aceh.
Ampon Man juga menambahkan pemerintahan yang kini berjalan baru memasuki dua bulan sejak pelantikan, dan tengah menghadapi fase transisi yang tidak ringan.
Ia menyebutkan adanya persoalan chemistry dan profesionalisme aparatur yang harus segera dituntaskan agar roda birokrasi berjalan selaras dengan visi pembangunan lima tahun ke depan.
Menurutnya, ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini sangat besar dan menjadi pemacu bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bergerak lebih cepat.
“Kami juga menyadari ada ekspektasi yang kuat dan besar dari berbagai kalangan untuk kinerja kami untuk membuat Aceh lebih baik dimasa 5 tahun kedepan nanti,” imbuhnya.
Sebelumnya, Koordinator MaTA, Alfian, menyoroti belum cairnya APBA 2025 meski kalender telah memasuki penghujung April. Ia menilai, keterlambatan ini berdampak sistemik terhadap pembangunan dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Aceh.
Menurutnya, ketergantungan Aceh terhadap dana APBA masih sangat tinggi, dan stagnasi anggaran ini mengganggu jalannya roda ekonomi di kabupaten dan kota. Ia mendesak agar pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab dan segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Alfian juga mengingatkan pentingnya percepatan realisasi APBA agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat lambannya perputaran dana pembangunan.
Ia menekankan hingga saat ini masyarakat belum mendapat informasi yang memadai mengenai status anggaran 2025, dan ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran luas terhadap arah pembangunan Aceh.
“Rakyat Aceh saat ini belum mendapatkan kepastian dan informasi yang jelas atas realisasi anggaran 2025 yang saat ini mau masuk bulan Mei. Ketergantungan pada APBA sangat kuat terjadi sehingga di level kabupaten dan kota, ekonomi tidak berjalan sesuai dengan harapan. maka realisasi anggaran APBA menjadi penting dipercepat,” ujarnya
Tak hanya soal anggaran, MaTA juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pimpinan daerah dan jajaran SKPA. Alfian menilai komunikasi yang tidak solid menghambat sinkronisasi program-program strategis.
Menurut Alfian, ketidakterbukaan ini mencederai prinsip-prinsip transparansi yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menjalankan program pemerintahan.
Ia pun mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk segera duduk bersama dengan seluruh kepala SKPA, menyamakan visi, dan memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan rakyat.
