Komparatif.ID,Banda Aceh— Pembangunan ruas jalan batas Pidie-Meulaboh telah dilakukan sejak tahun 2019. Hingga saat ini belum tuntas karena keterbatasan anggaran dan bencana alam. Di sisi lain, truk yang mengangkut barang di atas ambang batas mempercepat jalan rusak.
Data yang diperoleh Komparatif.ID dari Ketua Komisi IV DPRA Zulfadli,A.Md, Selasa (31/1/2023) penanganan ruas jalan batas Pidie-Meulaboh sepanjang 97,90 kilometer telah dilakukan sejak 2019.
Pada tahun 2019 kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan jalan yang menyerap anggaran Rp18 miliar. Tahun 2021 masih dengan kegiatan yang sama, jumlah anggaran yang diplot di dalam APBA Rp5 miliar.
Baca juga: Sejumlah Proyek APBA Terancam, Zulfadli: Pj Harus Jalankan PMK 189/22
Tahun 2022 pada ruas yang sama dilakukan pemeliharaan berkala Rp8 miliar. Tahun 2023 dengan kegiatan pemeliharaan berkala Rp21 miliar.
Untuk tahun 2023 pembangunan yang dilakukan yaitu penanganan tanjakan Simpang Beben Desa Tungkop, yang kemiringan puncaknya sangat terjal. Di titik tersebut seringkali terjadi kecelakaan.
Pada Senin (30/1/2023) tim Komisi IV yang terdiri dari Abdurahman Ahmad sebagai juru bicara, didampingi oleh Tarmisi,S.P melakukan peninjauan ke sejumlah titik di sepanjang ruas jalan yang memintas jarak antara pantai timur dengan pantai barat Aceh.
Tim yang turun bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Aceh menemukan sejumlah persoalan. Badan jalan yang dibangun selama ini sesuai dengan kewenangan provinsi hanya membolehkan berat truk yang melintas maksimal 20 ton. Namun temuan di lokasi, berat truk yang melintas hingga 40 ton.
“Masih banyak persoalan di sana yang harus menjadi perhatian Pemerintah Aceh. Jalur batas Pidie-Meulaboh merupakan ruas penting bila dilihat dari mobilitas angkutan barang dan manusia. Karena dapat memangkas waktu dan jarak, sehingga sangat efisien bagi kegiatan sosial dan ekonomi rakyat Aceh,” sebut Abdurahman Ahmad yang merupakan politisi Partai Gerindra.
Pada kesempatan itu politisi Partai Aceh Dapil X (Aceh Barat) Tarmizi,S.P mengatakan sebagai ruas yang sangat vital, sehingga perlu perhatian serius, dan wajib dituntaskan pembangunannya. Ragam masalah yang ada di sepanjang jalan tersebut harus diselesaikan.
“Jalan provinsi tersebut adalah jalan yang dilintasi oleh masyarakat barat selatan menuju Pidie dan utara-timur Aceh. Aktivitas lalulintas jalan tersebut lumayan padat. Jika hujan maka di Simpang Beben pelintas sangat kesulitan. Seringkali penumpang mobil harus turun untuk mendorong mobil yang ditumpangi. Bantuan mendorong itu tetap diperlukan meskipun mobil yang tak mampu mendaki telah ditarik oleh mobil lainnya,” sebut Tarmizi.
Politisi muda asal Barsela tersebut juga mengatakan, tanjakan Beben seringkali longsor, dan bila tidak ditangani secara tuntas maka akan putus total.
Dari tinjauan lapangan, Komisi IV DPRA mendapatkan masukan dari masyarakat tempatan supaya dilakukan penggeseran trase jalan di tanjakan Simpang Beben. Hal itu perlu dilakukan supaya umur pakai lintasan bisa lebih awet. Selama ini sudah beberapa kali dilakukan penanganan, tapi selalu saja bermasalah. Tahun 2019 dan 2021 tanjakan Beben telah ditangani, tapi tetap tidak menyelesaikan persoalan.
Perihal penggeseran trase jalan di Simpang Beben, masyarakat tempatan mengatakan bersedia memfasilitasi penyediaan lahan secara gratis.
Ketua Komisi IV DPRA Zulfadli,A.Md secara terpisah mengatakan demi mempercepat peningkatan ekonomi rakyat Aceh, pembangunan ruas jalan batas Pidie-Meulaboh harus tuntas pada tahun 2024. Berapapun anggaran yang dibutuhkan, wajib dipenuhi oleh Pemerintah Aceh.
“Pemerintah sudah punya modal sosial yaitu dukungan masyarakat setempat. Mereka bersedia memberikan tanahnya secara gratis kepada Pemerintah Aceh, supaya trase di tanjakan Beben dapat dipindahkan ke titik lebih aman. Sekarang tinggal keseriusan Pemerintah Aceh. kami di Komisi IV DPRA mendukung penuh pelaksanaan ruas tersebut hingga tuntas,dan wajib tuntas bila kita memiliki cita-cita mempermudah akses rakyat dalam membangun roda ekonomi,” sebut Zulfadli.
Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Abang Samalanga meminta Dinas PUPR Aceh merencanakan rancangan anggaran yang mencukupi untuk penuntasan ruas batas Pidie-Meulaboh pada APBA 2024.
Zulfadli menyebutkan ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian di ruas tersebut. Yaitu pelebaran, pembangunan lanjutan, dan pemeliharaan. Dinas PUPR Aceh harus menghitung seluruhnya, supaya semua pihak dapat melihat kebutuhan anggaran yang sesungguhnya di ruas itu.
