Komparatif.ID, Langsa- Pelabuhan Kuala Langsa yang berada di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, akan dikeruk tahun depan. Pj Gubernur Aceh telah menyurati Menteri Perhubungan, dan saat ini perihal tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari PT Pelindo.
Informasi tersebut disampaikan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Sabtu (22/10/2022) ketika mengunjungi Pelabuhan Kuala Langsa. Kehadiran mantan Pangdam Iskandar Muda tersebut didampingi oleh Pj Walikota Langsa Said Mahdum Majid.
Saat ini untuk proses ekspor import dengan kapal kapasitas bobot mati 10 sampai 12 ribu deadweight tonnage (DWT), harus dilangsir menggunakan kapal lebih kecil, sehingga menimbulkan biaya tambahan yang memberatkan para eskportir.
General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Lhokseumawe dan Langsa Joni Hutama dalam paparannya di depan Pj Gubernur mengatakan Pelabuhan Kuala Langsa sudah sejak lama mengalami masalah pendangkalan akibat sedimentasi. Kondisi tersebut membuat kapal-kapal bobot mati 10 sampai12 DWT tidak bisa merapat ke Pelabuhan.
Baca juga: Kemiskinan Aceh Masih ekstrim, Pejabat Harus Bergerak Cepat
GM Pelindo Lhokseumawe dan Langsa menyebutkan pihaknya membutuhkan dukungan Pj Gubernur Aceh untuk mempercepat proses pengerukan Pelabuhan Kuala Langsa yang sampai saat ini masih hidup untuk ekspor beberapa komoditi Aceh ke luar negeri.
“Saat ini komoditi dalam jumlah besar yang dieskpor yaitu cangkang sawit. Tapi karena terkendala kedalaman Pelabuhan Kuala Langsa yang sudah dangkal di bagian alur masuk dan keluar, membuat kapal bobot mati 10 sampai 12 ribu tonase tidak bisa merapat. Terpaksa dilakukan ship to ship. Ini memakan biaya besar bagi eksportir,” terang Joni Hutama.
Lebih lanjut dia menyebutkan,“Misalnya biaya ship to ship cangkang sawit, saat ini biayanya lebih mahal Rp300.000/ton. Bila kapal langsung dapat bersandar ke Pelabuhan, biaya tersebut tidak perlu lagi dikeluarkan oleh pengusaha,” jelas Hutama. Sekali ekspor dalam tempo tiga bulan sekali, tambah Hutama, 10 sampai 15 ribu ton.
Joni Hutama mengatakan supaya kapal dengan tonase besar dapat merapat ke Pelabuhan, kedalaman alur yang dibutuhkan 8 sampai 9 meter. Saat ini kedalamannya hanya 5 meter.
Investor Luar Berminat Investasi di Pelabuhan Kuala Langsa
Ia juga mengatakan sejumlah investasi luar sudah menyatakan minatnya menanamkan modal usaha di sana. Pihak investor Dubai telah menyatakan ketertarikan berbisnis di sana. Bahkan sudah meminta lahan 15 hektar untuk pembangunan tangka CPO dengan kapasitas ekspor 1 juta ton per tahun.
Saat ini luas lahan di Pelabuhan Kuala Langsa 115 hektar, yang semuanya siap dipergunakan untuk investasi.
Pj Walikota Said Mahdum Majid mengatakan selain cangkang sawit, Pelabuhan Kuala Langsa juga akan dipergunakan untuk ekspor komoditi lainnya seperti ikan, kelapa, dan daun nipah. Saat ini komoditas tersebut dieskpor melalui Tanjung Balai, Sumatera Utara.
Pihak Pemerintah Kota Langsa sudah berkomunikasi dengan pengelola kapal di Tanjung Balai. Mereka bersedia menggunakan Pelabuhan Langsa, karena jarak tempuh ke Thailand lebih dekat, sehingga menghemat biaya.
Said berharap dengan kunjungan Pj Gubernur Aceh tersebut Pelabuhan Kuala Langsa dapat beroperasi maksimal untuk melaksanakan kegiatan ekpsor secara aktif seperti kejayaan masa lalu yakni sebagai jalur ekspor berbagai kebutuhan dari Aceh ke Malaysia dan berbagai Negara tujuan.
Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengatakan pada Agustus 2022 dirinya sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan dan Pelindo. Menyampaikan kebutuhan daerah yang harus dibangun di Kuala Langsa.
“Saya telah berjumpa dengan Menteri Perhubungan dan Pelindo pada Agustus kemarin guna menyampaikan terkait Kuala Langsa agar dapat menjadi aktivitas ekspor, dan Menteri Perhubungan telah mengirim surat ke direksi PP Pelindo,” kata Achmad Marzuki.
Bila tidak ada aral melintang, tahun 2023 pengerukan Pelabuhan tersebut akan dilakukan oleh Pelindo.
Dia juga mengatakan, Pelabuhan Kuala Langsa pernah dikeruk sekitar tahun 1980-an sedalam lima meter. Meskipun sudah berjarak 40 tahun, sampai sekarang masih awet. Artinya, sekali dikeruk sesuai dengan kebutuhan, maka daya tahannya dapat berlangsung sangat lama.
Achmad Marzuki berpesan untuk membangun Aceh selain butuh lobi-lobi ke Pemerintah Pusat, juga sangat diperlukan kekompakan antara sesama unsur pemerintah daerah yaitu eksektif, legislatif, dan yudikatif.
Baca juga: Maulid Nabi, Sejarah dan Hukumnya
Karena bila ada kekompakan yang solid, meskipun bukan perkara mudah, tapi pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.
Satu hal paling penting lainnya, dalam setiap perencanan dan pelaksanaan pembangunan, harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tertib dan patuh terhadap administrasi akan menghasilkan pembangunan yang baik, serta menyelamatkan orang-orang yang terlibat dari jeratan hukum.
“Kekompakan, kepatuhan terhadap peraturan, serta membangun dengan rencana yang terukur, merupakan kunci membangun negeri ini, termasuk Aceh tercinta,” imbuhnya.
