Komparatif.ID, Jakarta– Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH-USK), Saifuddin Bantasyam, menilai penyidikan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden berpeluang mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Namun, menurutnya, penyidik harus memiliki bukti kuat yang menunjukkan adanya hubungan antara tindakan penyadapan dan rencana serangan terhadap Presiden.
Saifuddin mengatakan, dirinya meyakini Polri akan mendalami kemungkinan tersebut, terlebih Bareskrim Polri sebelumnya telah menyampaikan adanya bukti yang mengarah pada dugaan makar.
“Sangat mungkin Polri mencoba membidik ke makar, apalagi, seperti dinyatakan oleh Bareskrim, bahwa bukti ke arah sana sudah ada,” kata Saifuddin, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, ia menilai permintaan sejumlah anggota DPR RI agar para tersangka dijerat dengan pasal makar kemungkinan lebih banyak dilatarbelakangi pertimbangan politis.
“Mereka tentu sangat kecewa, kok bisa Kapolri (dulu) sampai menyadap presiden, yang notabene adalah orang yang menempatkan yang bersangkutan di posisi Kapolri. Tetapi, Polri tentu tak bekerja berdasarkan asumsi atau tekanan politis melainkan memproses kasus itu berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat secara hukum,” ujarnya.
Saifuddin yang mengajar mata kuliah Tindak Pidana Tertentu di FH-USK, termasuk materi mengenai makar, pemberontakan, dan terorisme, mengingatkan tindak pidana penyadapan ilegal dan makar merupakan dua jenis tindak pidana yang memiliki unsur berbeda.
Menurutnya, dalam tindak pidana makar terdapat dua elemen penting yang harus dibuktikan, yakni niat melakukan serangan (intent to attack) dan adanya persiapan nyata sebagai perwujudan dari niat tersebut.
Baca juga: Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Kedua elemen itu tidak dapat diabaikan dalam proses pembuktian. Sebab, seseorang tidak serta-merta dapat dijerat dengan tindak pidana makar hanya karena melakukan tindakan ilegal, memiliki kepentingan politik, mengumpulkan informasi, atau bahkan menyadap Presiden.
“Jadi, tidak cukup hanya ada seseorang yang melakukan tindakan ilegal, mempunyai kepentingan politik, mengumpulkan informasi, atau bahkan melakukan penyadapan terhadap presiden. Lebih dari itu. Harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut mempunyai hubungan dengan niat melakukan serangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan makar,” jelasnya.
Saifuddin menjelaskan, perbedaan kedua tindak pidana tersebut juga terlihat dari fokus pembuktiannya. Dalam perkara penyadapan ilegal, penyidik harus membuktikan adanya tindakan intersepsi tanpa hak, unsur kesengajaan, serta sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Penyadapan ilegal juga dapat dilakukan dengan berbagai motif.
Sementara itu, dalam tindak pidana makar, pembuktian berfokus pada niat melakukan serangan dan persiapan nyata untuk mewujudkan niat tersebut. Penyidik harus membuktikan adanya tujuan khusus dan persiapan serangan yang masuk dalam kategori tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP.
Dosen yang juga mengajar mata kuliah Kriminalistik dan Kriminologi di FH-USK itu menegaskan bahwa penyadapan ilegal tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai makar. Artinya, suatu perkara penyadapan ilegal dapat dibuktikan tanpa harus membuktikan adanya tindak pidana makar.
Sebaliknya, apabila penyidik ingin menempatkan tindakan penyadapan sebagai bagian dari persiapan makar, harus ada bukti yang menghubungkan aktivitas penyadapan tersebut dengan tujuan serangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHP.
Saifuddin menegaskan, penjelasan tersebut bukan berarti penyadapan terhadap Presiden tidak mungkin berkaitan dengan persiapan tindak pidana makar. Kemungkinan itu tetap terbuka sepanjang penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya hubungan antara penyadapan dan rencana serangan.
“Kemungkinan itu tetap terbuka apabila ditemukan bukti yang menghubungkan tindakan penyadapan dengan rencana serangan terhadap Presiden atau upaya membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan,” kata Saifuddin.
