Komparatif.ID, Banda Aceh— Juru bicara Partai Aceh (PA) Nurzahri meminta Partai Gerindra untuk mendisiplinkan kader-kadernya di Aceh agar tidak asal bersuara, dan memperkeruh suasana terkait polemik SK Plt Sekda Aceh Alhudri yang diduga maladministrasi.
Ia menilai beberapa pernyataan yang keluar dari pengurus Gerindra Aceh terlalu emosional dan bahkan bernada kekanak-kanakan karena mengaitkan persoalan tersebut dengan Partai Aceh.
Padahal menurut Nurzahri polemik SK aspal [asli tapi palsu] Plt Sekda Aceh Alhudri murni soal administrasi pemerintahan yang harus diklarifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Partai Aceh mengingatkan seluruh pihak terutama Partai Gerindra Aceh untuk mendisiplinkan kader-kadernya agar tidak memperkeruh suasana. Terutama terkait dengan statemen kekanak-kanakan yang mengaitkan persoalan ini dengan PA,” ujar Nurzahri dalam keterangan resminya, Sabtu (22/2/2025).
Ia menegaskan pernyataan yang dikeluarkan beberapa kader Gerindra terkesan kekanak-kanakan dan emosional, karena mengaitkan kritik terhadap SK Plt Sekda dengan Partai Aceh.
Padahal, yang dipersoalkan bukan soal sosok yang diangkat, tetapi bagaimana proses pengangkatannya dilakukan.
Baca juga: Mukhlis Mukhtar: Buatkan Saja Pansus Terkait SK Alhudri
Menurut Nurzahri, apa yang disampaikan Ketua DPRA Zulfadli bukanlah bentuk serangan politik terhadap siapapun, melainkan bagian dari tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Aceh.
Jika memang tidak ada kejanggalan dalam SK tersebut, maka seharusnya bisa dibuktikan melalui audit dari lembaga inspektorat selaku pengawas internal. Namun, jika ditemukan kekeliruan, maka SK itu dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
Nurzahri menegaskan dalam aturan resmi pun sudah dinyatakan bahwa jika ada kesalahan dalam penerbitan SK, maka harus dilakukan perbaikan.
“Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPR Aceh merupakan tupoksi kerja DPR Aceh dalam aspek pengawasan kinerja Pemerintah Aceh. Dan sudah pada garis yang semestinya bila Ketua DPR Aceh berbicara terkait kejanggalan yang muncul pada SK Plt Sekda tersebut,” lanjutnya.
Ia menilai reaksi berlebihan dari sejumlah kader Gerindra Aceh tidak memiliki dasar yang kuat dan lebih cenderung bermuatan politik. “Jadi tidak perlu kebakaran jenggot menanggapi persoalan ini dan bahkan menarik persoalan ini menjadi peperangan dengan Partai Aceh,” terang Jubir PA.
Nurzahri menilai reaksi berlebihan dari sejumlah kader Partai Gerindra tidak perlu terjadi. Ia bahkan menyarankan pimpinan Gerindra di Aceh memberikan pendidikan politik yang lebih baik kepada anggotanya agar tidak sembarangan dalam mengeluarkan pernyataan yang dapat merusak citra partai.
Sebagai partai besar, kata Nurzahri, Gerindra seharusnya lebih bijak dalam menyikapi berbagai isu dan tidak mudah terpancing dalam polemik yang sejatinya bisa diselesaikan dengan mekanisme yang telah diatur dalam sistem pemerintahan.
“Karena itu saya meminta kepada pimpinan Gerindra untuk mendisiplinkan para anggotanya dan memberikan pendidikan politik yang benar agar tidak asal bunyi. Jangan sampai citra sebagai partai besar tercederai oleh kader-kader yang tidak berkualitas,” pungkasnya.
