Komparatif.ID, Banda Aceh— Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengusulkan pembentukan dana abadi untuk eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Rencana tersebut disampaikan Mualem dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Damai Aceh 2025 di Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Jumat (15/8/2025).
Mualem mengatakan usulan dana abadi untuk eks kombatan GAM diajukan mempertimbangkan kesejahteraan untuk eks GAM belum terpenuhi meski dua dekade perjalanan perdamaian Aceh.
Menurutnya, langkah ini akan menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada para eks kombatan. Nilai dana abadi yang diusulkan mencapai Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun dan diminta agar bersumber di luar anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) tahunan.
Ia menjelaskan, jika Presiden menyetujui, dana tersebut akan disimpan dalam bentuk deposito di bank, dan hasil bunganya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan para mantan kombatan.
“Kita akan sampaikan ke Pak Presiden dengan catatan kita taruh di bank dan menikmati hasil depositonya, jika kita sepakat dan diberikan,” ujarnya.
Baca juga: Bang Jack Libya: Dua Dekade Damai Aceh Harus Jadi Fondasi Masa Depan
Mualem menambahkan, dirinya berencana menemui langsung Presiden Prabowo setelah peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus. Ia berharap permintaan tersebut mendapat perhatian dan persetujuan dari Presiden.
“Insya Allah dalam waktu dekat selepas 17 Agustus kami akan menemui Presiden. Kita harapkan kepada Pak Presiden Prabowo untuk dapat mengindahkan ini,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Mualem juga menyoroti belum tuntasnya implementasi MoU Helsinki. Menurutnya, dari seluruh poin kesepakatan, baru sekitar 30 hingga 35 persen yang terealisasi.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah janji pemberian kompensasi berupa dua hektare tanah bagi setiap mantan kombatan GAM yang hingga kini belum terealisasi.
Ia menyebut, hambatan terjadi di tingkat kementerian. Setiap kali terjadi pergantian pejabat, proses pembahasan harus dimulai dari awal, sehingga tidak pernah sampai pada tahap pelaksanaan.
“Katakanlah kementerian A sudah komitmen, nyatanya beberapa bulan kemudian pejabatnya diganti, setahun kemudian ganti lagi. Setiap pergantian, kami harus kembali menjelaskan hal yang sama,” ujar mantan Panglima GAM itu.
Mualem menegaskan meski Aceh telah menerima perdamaian dengan tulus dan para tokoh GAM telah meninggalkan tuntutan kemerdekaan, seluruh butir kesepakatan damai perlu diselesaikan secara penuh.
Ia juga meminta pemerintah pusat dan Crisis Management Initiative (CMI) selaku pihak yang memfasilitasi perjanjian damai agar turut membahas penyelesaian poin-poin yang belum terpenuhi.
> Ia menjelaskan, jika Presiden menyetujui, dana tersebut akan disimpan dalam bentuk deposito di bank, dan hasil bunganya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan para mantan kombatan.
wow. keluar dari ucapan gubernur aceh, daerah yang menerapkan syariat islam.