Komparatif.ID, Bireuen—Menko Muhadjir Effendy meminta kabupaten lain di Aceh meniru kinerja Pemerintah Bireuen dalam konteks penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disampaikan Muhadjir ketika berkunjung ke Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Sabtu (4/3/2023).
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendy pada kesempatan itu di hadapan warga gampong tersebut menyebutkan cara Pemkab Bireuen melaksanakan program penurunan angka stunting dan penurunan angka kemiskinan ekstrim, merupakan contoh yang dapat ditiru oleh daerah lain. Untuk mencapai apa yang diraih Bireuen, bukan semata bagaimana membuat program, tapi juga bagaimana program tersebut dilaksanakan dan diawasi.
Pj. Bupati Bireuen Aulia Sofyan yang hadir sekaligus mengantar dialog Menko PMK dengan warga, menyebutkan berdasarkan data dari Riskesdas, Kabupaten Bireun ditetapkan sebagai kabupaten locus stunting pada tahun 2020. Dari berbagai intervensi yang dilakukan, berdasarkan SSGI, Pemkab Bireuen berhasil menurunkan angka prevalensi stunting cukup besar. Semula 32,88% pada tahun 2020 menjadi angka 23,4% pada tahun 2022.
Baca juga: Infografis Capaian Pembangunan Bireuen Agustus-Desember 2022
Keterangan Aulia Sofyan ditambahkan oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Bireuen Irwan A. Gani. Ia menceritakan beberapa inovasi yang dilakukan Kabupaten Bireuen dalam upaya penurunan prevalansi stunting. Inovasi itu akhirnya mengantarkan Bireuen menjadi kabupaten terbaik se-Aceh yang berhasil menurunkan angka stunting pada tahun 2022 lalu.
“Me bu gateng salah satunya. Ini adalah tradisi masyarakat Aceh, yakni apabila ada satu keluarga yang istrinya tengah hamil, maka pihak keluarga wajib membawa penganan pada bulan kehamilan ketujuh,” sebut Irwan memberikan salah satu contoh tradisi Aceh dalam hal menjaga kualitas gizi perempuan hamil di Serambi Mekkah.
Tradisi ini diterapkan di Kabupaten Bireueun. Semua desa diwajibkan memberikan penganan bagi ibu hamil dari bulan pertama hingga ketujuh. Terutama mereka dengan kondisi ekonomi kurang baik. Kesehatan ibu hamil menjadi kerja bersama seluruh warga desa.
Inovasi selanjutnya adalah Gampong Berisehati atau kampung bersih, rapi, indah, sehat, aman dan produktif yang programnya dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Salah satu program Gampong Berisehati adalah menghadirkan jamban di setiap rumah tangga. Namun, hingga saat ini, kondisi jamban di seluruh rumah tangga di Bireuen baru mencapai 79,8%. “Ini yang masih menjadi tantangan kami,” ujar Irwan.
Upaya penanganan stunting lainnya adalah menghadirkan Rumah Gizi Gampong (RGG), sebuah wadah perkumpulan perangkat desa dan masyarakat yang menyelaraskan seluruh upaya penanganan stunting terdiri dari pemberian makanan bergizi, edukasi, dan upaya kesehatan. Intervensi spesifik lain yang telah dilakukan adalah pemberian tablet tambah darah bagi remaja wanita dan melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin secara rutin pada ibu hamil.
Sementara intervensi sensitif yang sudah dilakukan salah satunya adalah mewujudkan air minum yang layak bagi warga. saat ini sudah tersedia 89%. Untuk penyediaan jamban masih didapati desa yang belum bebas ODM. Dari 20 puskesmas, baru tersedia 17 yang tersedia unit alat USG dan alat antropometri yang sudah dimiliki sebanyak 633.
Dalam dialog, Bidan Alue Glumpang, di wilayah kerja Ijue menyampaikan bahwa di wilayahnya belum ada pondok bersalin desa dan alat USG.
Baca juga: MA Jangka Camat Legendaris Peusangan
Menanggapi keluhan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, tidak boleh ada posyandu yang tidak memiliki alat antropometri. “Bagi posyandu yang belum memiliki alat antropometri, segera usulkan ke Kemenkes. Saya datang ke sini bukan untuk mendengar yang baik-baik, tetapi untuk mendengarkan masalah dan menyelesaikannya. Mohon agar Bupati, OPD, dan kepala desa menyisir dan memastikan betul ketersediaan USG di puskesmas dan antropometri di posyandu,” tegas Menko PMK.
Sementara itu, dalam upaya penghapusan kemiskinan esktrem Pemkab Bireuen telah memetakan anggaran sebesar Rp9 miliar dan menggunakan zakat infaq sadaqah untuk juga digunakan dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam upaya konvergensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2023, Pemkab Bireun telah menggunakan data P3KE untuk identifikasi sasaran dan intervensi program kemiskinan ekstrem yang harus diberikan. Selanjutnya data sasaran bersumber data P3KE ditetapkan melalui instruksi Bupati dan telah dibagi pakaikan kepada OPD dan diserahkan juga kepada para kepala desa.
Wujud program penghapusan kemiskinan ekstrem Pemda Bireun di antaranya telah melakukan BAST dengan Perkim PUPR untuk pembangunan rumah tidak layak huni yang berfokus pada kantong kemiskinan dan terbesar sasarannya berada di Kecamatan Peusangan, Juli, dan Jeumpa.
Dengan Disdukcapil, telah dilakukan penandatanganan BAST terkait padu padan NIK. Sementara terkait jaringan komunal air bersih, akan ber-locus di kantong kemiskinan dan 50 desa lokus stunting di tahun ini.
Arahan Menko PMK Muhadjir Effendy
Menko PMK Muhadjir Effendy yang dimandatkan dalam Inpres 4/2022 untuk mengoordinasikan strategi kantong kemiskinan, mengarahkan agar Bupati Bireuen, camat, dan keuchik agar desa yang belum seratus persen tersedia jamban agar diseratuspersenkan. Rumah tidak layak huni dan penyediaan air minum -air bersih yang masih kurang agar segera ditindaklanjuti, karena selain sebagai upaya penghapusan miskin ekstrem, ini juga sangat mendukung intervensi sensitif dalam penurunan stunting yang menurutnya juga tidak kalah penting dibanding intervensi spesifik.
“Saya minta Bapak Bupati untuk benar-benar menyisir desa yang jambannya belum 100%, karena ketidakadaan jamban berpengaruh pada kesehatan, termasuk stunting. Saya minta di Kabupaten Bireuen tidak ada satu pun rumah tangga yang tidak memiliki jamban.Selain jamban, ketersediaan air bersih dan air minum, bantuan bagi rumah tidak layak huni juga perlu diperhatikan untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting,” tegas Muhadjir Effendy.
Terkait data P3KE, Menko PMK Muhadjir Effendy meminta agar para keuchik segera melakukan verifikasi dan validasi untuk disampaikan ke Kemenko PMK, sehingga intervensi yang dilakukan Pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Muhadjir Effendy Puji Kinerja Bireuen
Dalam kunjungan kerjanya ke Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan sangat senang, dan mengapresiasi Kabupaten Bireun yang dengan sangat cepat berhasil menurunkan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Saya memberi penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Daerah Bireuen dan tokoh masyarakat Kabupaten Bireuen, yang telah bekerja keras dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. Hal ini bisa dicontoh oleh kabupaten dan kota yang lain,” kata Menko Muhadjir Effendy.
Setelah dialog, dilaksanakan penyerahan secara simbolis 100 paket sembako, pemberian santunan bpjs ketenagakerjaan bagi ahli waris pekerja dan Non ASN berupa klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan beasiswa dengan total nilai Rp376.064.865 serta penandatanganan prasasti rumah gizi gampong.
