Komparatif.ID, Lhokseumawe— Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas transportasi di Aceh melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik di darat, laut, udara dan kereta api.
“Aceh adalah suatu provinsi yang memiliki potensi luar biasa. Untuk itu harus dibuat satu konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat Aceh. Saya menyerap aspirasi yang disampaikan pak Pj Gubernur untuk meningkatkan pelayanan transportasi.
Untuk itu saya mengajak para Dirjen hadir di Aceh untuk bisa berkoordinasi secara langsung,” ujar Menhub usai menggelar Rapat Koordinasi bersama dengan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, di kantor Aula Gedung Serbaguna, Jumat (3/2/2023).
Budi Karya mengungkapkan, akan melakukan sejumlah pembenahan di berbagai sektor. Diantaranya yaitu di sektor perhubungan laut. Ia juga mengatakan sektor transportasi laut memiliki peran yang sangat penting untuk menghubungkan antar pulau seperti, Kepulauan Sabang.
Karena itu, Menhub mengatakan akan mengkonsolidasikan sejumlah pelabuhan yang ada di Aceh dan mengusulkan pengelolaannya untuk diserahkan kepada BUMD.
“Dengan dikelola BUMD kita harapkan pengelolaannya dapat memberikan nilai tambah ekonomi,” ucap Budi Karya.
Selain itu, Menhub mendukung keinginan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk membangun dry port. Diharapkan akan membuat harga barang/logistik di Aceh semakin kompetitif.
Sementara itu sektor penerbangan, Menhub menjelaskan akan mengupayakan untuk menambah frekuensi dan rute penerbangan perintis.
“Saya mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama memberikan subsidi berupa block seat kepada maskapai agar tidak merugi. Kita bisa lakukan subsidi selama tiga bulan di awal,” jelas Budi Karya.
Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu juga akan mengupayakan untuk meningkatkan frekuensi penerbangan (direct flight) haji dan umroh dari Aceh.
“Kita upayakan frekuensinya terus bertambah dari yang tadinya satu kali seminggu, nantinya bisa dua atau tiga kali dalam seminggu,” lanjutnya.
Menhub berharap, keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pembangunan sektor transportasi di daerah, mulai dari tahap perencanaan dan pembangunan seperti: dukungan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, serta tata ruang dan perizinan.
Hingga ke tahap operasional seperti: mendukung keseimbangan muatan balik kapal tol laut melalui komoditas unggulan yang ada di daerah, serta dukungan pemberian subsidi block seat untuk keberlanjutan penerbangan, dan subsidi angkutan massal perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS).
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menyampaikan terima kasih atas dukungan Kemenhub terhadap konektivitas di Aceh, diantaranya yaitu pembukaan kembali penerbangan internasional di Bandara Sultan Iskandar Muda yang sempat ditutup pada saat pandemi covid-19, serta dibukanya beberapa rute penerbangan perintis.
“Kami masih mengharapkan adanya penerbangan perintis tambahan, seperti dari Banda Aceh ke Kabupaten Aceh Singkil serta lokasi lain yang jarak tempuh daratnya lebih dari 10 jam,” tuturnya.
Baca juga: Rakor Dengan Menhub, Pemerintah Aceh Minta Optimalisasi Transportasi
Tinjau Konektivitas Bandara Malikussaleh & Pelabuhan PIM
Usai dari Banda Aceh, Menhub bertolak ke Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk meninjau Pelabuhan Pupuk Iskandar Muda. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan untuk melayani barang/logistik dari sejumlah perusahaan di bidang perpupukan, petrokimia dan kimia lainnya. Selain itu di Aceh Utara Menhub juga meninjau Bandara Malikussaleh.
Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara Azwardi, AP, MSi, bersama Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, mendampingi Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi, meninjau kesiapan dermaga 3 Pelabuhan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Jumat (3/2/2023).
Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, menjelaskan, keberadaan dermaga 3 Pelabuhan PT PIM tersebut berfungsi sebagai sarana konektivitas untuk memasok bahan baku produksi pupuk NPK (Nitrogen, Fosfor, dan Kalium).
“Kami berkunjung kemari untuk memastikan pelabuhan ini bekerja dengan baik untuk menjalankan fungsi konektivitas laut. Konektivitas laut begitu penting untuk mendukung operasional produksi pabrik,” kata Budi Karya.
Untuk diketahui, dermaga 3 Pelabuhan PT PIM memiliki panjang 184 meter LOA dengan kapasitas 40.000 DWT. Sementara kedalaman alur pelayaran adalah -12 mLWS.
Lebih lanjut, Budi mengatakan, pada tanggal 9 atau 10 Februari mendatang pabrik pupuk NPK PT PIM akan diresmikan Presiden Joko Widodo. Dengan peresmian tersebut, maka PT PIM menjadi satu-satunya pabrik besar di Sumatera yang memproduksi pupuk NPK.
“Oleh karena itulah konektivitas laut itu begitu penting, kami terus memperbaiki pelabuhan baik dari segi kedangkalan, fungsi manajemen, dan fungsi ekonomi supaya memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Menhub.
Dalam kesempatan itu, saat berbincang dengan Direktur dan manajemen PT PIM, Menhub berpesan agar pelabuhan tersebut dirawat dan difungsikan sebaik mungkin agar kapal yang memasok bahan baku maupun distribusi pupuk dapat beroperasional dengan lancar.
