Suatu pagi di akhir Desember 2025, ribuan siswa di berbagai daerah membuka hari dengan perasaan yang bercampur aduk. Bukan menanti pengumuman kelulusan, bukan pula hasil seleksi perguruan tinggi, melainkan kabar tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA). Di banyak rumah, ada wajah-wajah cemas, ada rasa penasaran, dan ada orang tua yang diam-diam bertanya dalam hati: apa arti hasil tes ini bagi perjalanan anak kami? Penantian itu kemudian berakhir ketika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara resmi mengumumkan hasil TKA SMA, SMK, MA, dan Paket C Tahun 2025 pada Selasa, 23 Desember.
Pengumuman disampaikan secara berjenjang hingga ke satuan pendidikan, bukan semata demi ketertiban administrasi, tetapi juga untuk memastikan setiap anak menerima hasilnya secara adil, utuh, dan manusiawi—sebagai bahan refleksi, bukan cap yang melekat seumur hidup.
Kegelisahan yang menyertai penantian tersebut sepenuhnya dapat dipahami. TKA masih tergolong baru dan belum sepenuhnya dimengerti oleh publik. Tak sedikit yang mengira tes ini akan menjadi penentu nasib akademik siswa, padahal sejak awal pemerintah menegaskan sebaliknya.
TKA bukan alat kelulusan dan bukan pula sarana memberi label pintar atau tidak pintar, melainkan instrumen untuk memetakan capaian pendidikan nasional, agar kondisi pendidikan Indonesia dapat dibaca secara lebih jujur dan objektif sebagai dasar perbaikan bersama (Kemendikdasmen, 2025).
Selama ini, persoalan pendidikan sering dibahas dalam nada besar dan meliputi tigal hal besar pula, yakni pemerataan, mutu, dan keadilan. Namun, harus dipahami pula, memperbaiki pendidikan tanpa peta yang jelas ibarat berjalan tanpa kompas.
Ketimpangan kualitas pembelajaran antarwilayah masih nyata, baik akibat perbedaan sumber daya, kualitas guru, maupun akses belajar. Di titik inilah TKA mengambil peran penting, yakni memotret capaian akademik siswa berdasarkan standar nasional, sebagai dasar perbaikan bersama.
Baca juga: Tes Kemampuan Akademik 2025: Jembatan Menuju Pendidikan yang Memerdekakan
Secara kebijakan, TKA memang dirancang dengan tiga fungsi utama. Pertama, assessment of learning, yaitu memotret capaian akademik peserta didik secara objektif. Kedua, assessment for learning, yakni menyediakan data bagi sekolah dan pemerintah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ketiga, assessment as learning, yang menempatkan asesmen sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri, mendorong siswa memahami kekuatan dan kelemahan akademiknya (BSKAP, 2024).
Pemerintah juga menegaskan bahwa hasil TKA dapat menjadi salah satu referensi akademik, termasuk dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri, namun tetap bukan penentu tunggal.
Pelaksanaan TKA 2025 memberikan gambaran awal yang cukup menggembirakan. Kemendikdasmen mencatat bahwa proses TKA secara umum berjalan lancar dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi, meskipun ini merupakan pelaksanaan nasional perdana.
Dukungan satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan mulai menyadari pentingnya asesmen berbasis standar (Kemendikdasmen, 2025).
Pengumuman hasil TKA pada 23 Desember 2025 dilakukan secara berjenjang, dari kementerian ke dinas pendidikan hingga satuan pendidikan. Mekanisme ini diterapkan untuk menjaga keakuratan data, ketertiban administrasi, dan perlindungan hak murid.
Sertifikat Hasil TKA kemudian didistribusikan mulai Januari 2026 sebagai laporan capaian akademik, bukan sebagai “vonis” masa depan siswa.
Meski demikian, kritik tetap muncul. Ada kekhawatiran TKA menambah stres siswa, menyulitkan guru beradaptasi dengan kurikulum dan metode mengajar, atau tidak adil bagi siswa di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Kritik ini patut didengar. Namun, persoalan utamanya bukan pada keberadaan TKA, melainkan pada cara memaknai dan memanfaatkan hasilnya.
TKA tidak dimaksudkan untuk membandingkan murid satu dengan yang lain, melainkan untuk membaca kondisi sistem pendidikan secara kolektif.
Justru melalui data semacam inilah persoalan mendasar pendidikan dapat terlihat lebih terang, terutama pada aspek literasi dan numerasi. Laporan PISA 2022 menunjukkan bahwa kemampuan dasar tersebut masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia (OECD, 2023).
Tanpa pemetaan objektif, kebijakan pendidikan berisiko terus berjalan berdasarkan asumsi, bukan kebutuhan nyata di lapangan.
Dari sisi dampak, TKA mulai menunjukkan manfaat positif. Sekolah terdorong untuk meninjau ulang kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih berorientasi pada penalaran, pemahaman konsep, dan berpikir kritis. Guru memperoleh gambaran capaian siswa yang lebih utuh, melampaui angka rapor semata.
Sementara bagi peserta didik, TKA melatih kemampuan bernalar logis dan menyediakan laporan capaian akademik standar yang dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, termasuk sebagai salah satu pertimbangan seleksi perguruan tinggi (Kemendikdasmen, 2025).
Kepala BSKAP, Toni Toharudin, menegaskan bahwa hasil TKA tidak ditujukan untuk memberi peringkat atau stigma kepada murid, melainkan sebagai dasar pemetaan capaian pendidikan antarwilayah dan perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.
Publikasi data capaian nasional dan provinsi melalui laman resmi TKA juga menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
Pada akhirnya, TKA bukan sekadar tentang angka dan skor, melainkan tentang keberanian melihat kenyataan. Pendidikan bermutu tidak lahir dari asumsi, tetapi dari data yang dibaca dengan empati dan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang adil.
Jika dimanfaatkan secara tepat, TKA justru menjadi cermin bersama untuk memastikan tidak ada murid dan tidak ada daerah yang tertinggal dalam perjalanan pendidikan nasional.
