Komparatif.ID, Banda Aceh— Maimunzir, penyair dan aktivis yang berdomisili di Aceh Timur memutuskan untuk merambah dunia politik dengan alasan sederhana namun esensial. Ia merasa prihatin melihat minimnya pemahaman anggota DPRK terhadap tugas dan tanggung jawab Dewan.
Baginya, anggota Dewan saat ini terlalu terperangkap dalam urusan teknis seperti pembuatan jalan dan normalisasi sungai, sehingga melupakan tanggung jawab inti; legislasi, penganggaran, dan pemantauan.
“Awalnya saya mencalonkan diri hanya ingin menegaskan perihal unik dan lucu ini. Namun di tengah perjalanan banyak warga di dapil yang mengundang saya untuk diskusi,” ujar caleg Dapil 5 DPRK Aceh Timur dari Partai Demokrat itu.
Seiring berjalannya waktu, Maimunzir semakin terlibat dalam diskusi dengan warga, memahami lebih banyak persoalan krusial di Aceh Timur. Ia lalu memantapkan diri terjun ke politik, membawa agenda perbaikan dan mengembalikan marwah fungsi Dewan.
Siapa Maimunzir?
Maimunzir bukan tokoh sembarangan yang ujub-ujub muncul, sebelum terjun ke dunia politik, ia aktif dalam berbagai organisasi kemanusiaan, seperti Yayasan Anak Bangsa, Yayasan Pulih, dan Friends International.
Pengalamannya di organisasi-organisasi ini membentuk perspektifnya tentang pentingnya keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Caleg nomor urut empat Dapil 5 Aceh Timur ini memulai perjalanan pendidikannya di SDN Ulee Ateung, Nurussalam. Setelah itu, ia melanjutkan ke STN Banda Aceh dengan jurusan Listrik, dan STM Banda Aceh dengan jurusan Otomotif.
Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk menambah pengalaman internasional, ia juga mengikuti program Social Welfare di Japan National Council Social Welfare (JNCSW) Tokyo, Jepang.
Baca juga: Pelajaran Akhlak Politik dari Sabang
Tantangan Politik Lokal
Maimunzir mencalonkan diri sebagai calon legislatif dengan tujuan awal yang sederhana: menegaskan ketidakpahaman banyak anggota Dewan tentang tupoksi kerjanya.
Menurutnya, kebingungan ini membuat banyak anggota DPR dan pemilihnya menganggap tugas Dewan hanya sebatas pekerjaan fisik, seperti membangun jalan, parit, dan normalisasi sungai, sementara tugas legislasi dan pengawasan mereka terabaikan.
Namun, perjalanan politik Maimunzir mengalami perubahan ketika ia mulai mendengarkan aspirasi warga dapilnya. Diskusi dengan masyarakat membuka mata Maimunzir terhadap berbagai persoalan krusial di Aceh Timur, terutama di Dapil 5 (Nurussalam, Darul Falah, Darul Aman, Julok, Indra Makmur).
Maimunzir merinci beberapa masalah penting yang perlu diatasi segera, seperti kurangnya layanan kesehatan yang memadai, minimnya buku dan beasiswa, serta kebutuhan akan pelayanan hukum yang lebih baik bagi rakyat miskin.
Ia juga menyoroti urgensi pembangunan proyek multiyears, seperti irigasi sayap kanan yang melintasi beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, yang dianggapnya terlalu lambat proses pembangunannya.
“Proses pembangunannya terkesan tidak diteruskan, padahal sebagian besar petani saat ini sangat butuh irigasi, sehingga mereka bisa menanam padi dua sampai tiga kali dalam setahun,” tegas Maimunzir.
Regulasi, Anggaran, dan Monitoring
Maimunzir menyadari untuk mewujudkan perubahan ini, diperlukan regulasi yang jelas, anggaran yang terencana dengan baik, dan monitoring yang ketat. Ia berkomitmen untuk bekerja secara aktif dalam legislasi, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan.
Maimunzir, dengan latar belakang dan visinya, mewakili harapan untuk masa depan yang lebih baik di Aceh Timur. Dengan fokus pada isu-isu krusial, ia menawarkan solusi yang konkrit dan bertanggung jawab, membuktikan terjun ke politik bisa menjadi langkah nyata untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat.
