Komparatif.ID, Banda Aceh—Sekretaris Daerah Aceh yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dr. Taqwallah, M.Kes, menerbitkan surat pada Kamis (26/5/2022) yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Surat yang ditandatangani pada hari libur—tanggal merah Kenaikan Isa Almasih—itu bersifat segera.
Taqwallah atas nama Ketua TAPA, mengklasifikasikan surat tersebut bersifat segera. Dia juga mencantumkan 1 berkas lampiran berupa dokumen program dan kegiatan pembangunan Aceh bersumber dana otonomi khusus yang tercantum dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2023.
Lampiran itu juga dimaksudkan untuk dapat dilaksanakan konsultasi program. Tapi, lain surat, lain pula fakta. Surat yang bersifat segera itu baru diterima Sekretariat DPRA pada 2 Juni 2022, tanpa lampiran apa pun.
Pimpinan DPRA dan Banggar berang dengan cara Ketua TAPA dr. Taqwallah, M. Kes. Secara tersirat Taqwallah memberikan signal bila DPRA bukan siapa-siapa, yang penting sudah ada surat, meski terlambat masuk, dan tanpa dokumen pendukung.
Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang juga Ketua Komisi V DPR Aceh Falevi Kirani, Kamis (9/6/2022) mengatakan, hal yang menambah berang anggota Parlemen Aceh, pada tanggal 6 Juni 2022, yang merupakan jadwal rapat konsultasi antara TAPA dan DPRA, Taqwallah justru tidak datang. Dengan dalih tidak berada di Aceh. Padahal, menurut Falevi, pukul 00.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, Taqwa masih berada di Banda Aceh.
Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang datang antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Ahmad Dadek, Kepala Keuangan Aceh Azhari, dan sejumlah orang lainnya. Tapi karena mereka tidak berani mengambil keputusan apa pun—seperti rapat yang sudah pernah digelar—maka DPRA memutuskan menunda rapat konsultasi tersebut.
Terkait dokumen yang berisi tentang rencana program kegiatan pembangunan Aceh yang 60 persen bersumber dari dana otonomi khusus, baru diserahkan kepada DPRA ketika rombongan TAPA datang ke Parlemen Aceh.
“ketika menandatangani surat pada hari libur nasional yaitu pada 26 Mei 2022, seolah-olah dia ingin serba cepat agar segera beres urusan rakyat. Tapi nyatanya surat itu baru tiba ke Sekretariat DPRA pada 2 Juni 2022. Surat itu tanpa lampiran. Ini tentu akal bulus” kata Falevi Kirani.
Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Aceh Teungku Ihsanuddin Marzuki. Ia menyebutkan Taqwallah memandang DPRA sebagai anak kecil yang tidak patut dihormati. Seakan-akan hanya lelucon.
Ihsan menyebutkan, pada tanggal 6 Juni, dari unsur DPRA seluruhnya hadir, karena memberikan penghormatan khusus terhadap dokumen yang dirancang untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Bagi DPR Aceh, konsultasi itu amat penting, agar dapat menjaga check and balancing perencanaan pembangunan.
Tapi Ketua TAPA Taqwallah justru menganggap itu tidak penting. Ihsan sangat menyayangkan Tindakan Taqwallah yang menurutnya tidak etis, tidak lazim, dan tentunya tidak bertanggung jawab atas tugasnya sebagai ketua tim anggaran.
“Seharusnya Pak Taqwallah menghormati DPRA. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dia justru bertingkah tidak etis, masa bodo, dan menganggap DPR tidak penting. Ini dibuktikan bahwa lampiran surat baru diserahkan oleh anak buah Taqwa ketika mereka hadir untuk konsultasi,” kata Ihsan.
Ihsan dan Falevi yang diwawancara secara terpisah mengatakan, pola jual kucing dalam karung yang dilakukan oleh Taqwallah, merupakan Tindakan nir-moral. Tidak patut dilakukan oleh seorang pejabat negara, apalagi terhadap wakil rakyat.
“Seorang pejabat juga harus menjaga etika komunikasi. Bagaimana selembar surat yang diteken pada hari libur, tapi baru tiba ke DPRA pada 2 Juni. Seakan-akan jarak antara Kantor Gubernur Aceh dan DPRA sangat jauh. Padahal, sangat dekat. Kemudian juga surat dikirim yang disebutkan ada lampiran, tapi nyatanya tidak. Ini kan sangat tidak etis,” kata Falevi.
Atas ketidakhadiran Taqwallah, serta dokumen yang diserahkan jelang konsultasi, seluruh pimpinan DPRA dan tim banggar menolak melakukan konsultasi. Rencana konsultasi akan dijadwal ulang.
“Kami tolak konsultasi itu. Mana sempat kami pelajari dokumen itu. Kalau pun kami paksa bahas, tentu yang rugi adalah rakyat Aceh. Konsultasi akan dilakukan setelah Ketua TAPA hadir dalam rapat yang dimaksud,” imbuh Falevi.
Sejumlah anggota DPRA menilai tindakan Taqwa mengirim surat tanpa lampiran dokumen terkait, sebagai upaya mempermulus misi tertentu. Mungkin agar anggota Dewan Aceh tidak sempat mengulik data program rencana pembangunan Serambi Mekkah yang 60%-nya bersumber dari dana otonomi khusus.
“Ujungnya nanti kami di DPRA tidak punya waktu memadai menelaahnya,” kata sejumlah anggota DPRA.
Sekda Aceh yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh dr. Taqwallah,M.Kes yang coba dihubungi Komparatif.id sejak Kamis siang (9/6/2022) tidak terhubung. Nomor telepon miliknya tidak dapat dihubungi.
Sumber Komparatif.id di internal Sekretariat Daerah Aceh, menyebutkan bila Sekda Taqwa tidak bersedia diwawancarai oleh media massa.
“Pak Sekda sudah lama tidak mau dikonfirmasi oleh media massa,” sebut sumber tersebut.
