Komparatif.ID, Sabang-Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) didemo oleh sejumlah pemuda yang bergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Sabang, Senin (2/1/2023). Kaum muda pulau tersebut mempertanyakan kinerja lembaga itu yang dinilai hanya menghabiskan anggaran tahunan semata.
Dalam aksinya para pemuda pengurus Pospera Sabang membentangkan spanduk bertuliskan berbagai kecaman terhadap BPKS yang dinilai sekadar berguna untuk segelintir orang. Meskipun sudah berusia sangat lama, BPKS hanya mampu menjadi pengelola wisata lokal yang semata mengalungkan bunga dan menggelar tarian setiap kapal pesiar masuk ke sana.
Mereka juga mengkritik kinerja Dewan Pengawas yang dinilai tak punya power apa pun. Selama ini tak terlihat apa yang diawasi oleh Dewas, padahal begitu banyak persoalan yang harus dibenahi di internal BPKS. Menurut Pospera, terlalu banyak masalah di lembaga yang memiliki menghidupkan kembali pelabuhan bebas Sabang.
Baca juga: Seabourn Encore Singgahi Sabang, 512 Wisatawan Serbu Produk UMKM
Wakil Ketua Pospera Aceh Putra Rizki Pratama, dalam orasinya juga menyampaikan bahwa keberadaan BPKS di Pulau Weh dan sekitarnya, bukan tempat bagi-bagi jabatan bagi segelintir orang. Tapi diamanatkan menghidupkan perekonomian Sabang dari hulu ke hilir dalam konteks pengusahaan pelabuhan bebas.
Tapi sejak dilahirkan hingga saat ini, tidak ada hal baru yang dilakukan, selain mengurus sektor-sektor kecil bidang pariwisata. ” Ini sangat disayangkan. Lembaga sebesar itu hanya menjadi pelaksana kegiatan kecil; mengalungkan bunga ke leher nakhoda kapal pesiar, membuat tarian selamat datanh,” sebut Putra.
Ketua Pospera Sabang Safrizal juga mengecam kinerja BPKS, yang dinilai tak mampu berbuat apa-apa. Ia menyampaikan 7 tuntutan lembaga yang dirinya pimpin terhadap BPKS, yaitu:
- Mendesak Dewan Kawasan Sabang (DKS) untuk lebih serius memperhatikan perkembangan Kawasan Sabang.
- Mengundang Dewan Kawasan Sabang (DKS) terkhusus kepada Pj Gubernur Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki selaku Ketua DKS untuk datang ke Sabang dan berdialog secara langsung dengan elemen masyarakat terkait kondisi BPKS.
- Menuntut Dewan Kawasan Sabang (DKS) untuk segera mengganti Manajemen BPKS khususnya pada level Kepala, Wakil Kepala, kedeputian dan perangkat teknis strategis lain serta Dewan Pengawas yang selama ini tidak menunjukkan kinerja yang optimal.
- Mendorong Pj Gubernur Aceh selaku Ketua DKS untuk membuka seleksi terbuka dan professional proses rekrutmen Manajemen dan Dewas BPKS selanjutnya.
- Mendesak Dewan Kawasan Sabang (DKS) untuk lebih memprioritaskan putra daerah yang berkompeten untuk mengisi manajemen, bukan hanya karena faktor politis semata.
- Mengundang dan meminta KPK RI untuk terlibat secara aktif dalam mengawasi proses penganggaran dan pelaksanaan program di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS.)
- Meminta Presiden Joko Widodo agar memberikan perhatian serius terhadap perkembangan di Kawasan Sabang.
Manajemen BPKS Tampung Aspirasi Pospera
Setelah berorasi di halaman BPKS, rombongan Pospera dan perwakilan tukang becak, diterima beraudiensi dengan manajemen.
Wakil Kepala BPKS Teuku Zanuarsyah yang didampingi Deputi Tekbang Azwar Husein beserta Kepala PTSP dan Kepala Unit Management Pelabuhan BPKS, dan juga dihadiri unsur TNI dan Polri Sabang, mengucapkan terima kasih kepada Pospera.
BPKS tidak menutup diri dari kritik masyarakat. Sebagai lembaga publik pihaknya mengucapkan terima kasih telah diberikan koreksi sesuai pemahaman masyarakat.
Teuku Zanuarsyah menyebutkan saat ini manajemen BPKS sedang melakukan pembenahan dan perbaikan baik dari sektor pendapatan dan optimalisasi aset, mendatangkan sebanyak mungkin kapal pesiar dan berusaha agar Sabang Marine Festival dapat Kembali dilaksanakan di Sabang hingga dapat membantu pertumbuhan sektor Pariwisata Sabang.
“Kami juga sedang menata sistem regulasi perizinan agar memudahkan investor, demi meningkatkan minat para pelaku usaha di sektor perdagangan. Tapi itu tentu tidak mudah. Butuh waktu serta dukungan kita semua,” sebut Teuku Zanuarsyah.
Ampon Zanuar meminta Pospera tetap mengawal kinerja lembaga tersebut, supaya tetap berjalannya check and balance. Intinya, manajemen tetap membutuhkan kritik demi terselenggaranya pelaksanaan Kawasan yang sesuai harapan yang telah dimandatkan di dalam regulasi.
“Kami tidak menutup diri dari kritik. Sebagai lembaga publik, BPKS terbuka untuk diberikan masukan. Pun demikian ksmi juga berharap mendapatkan dukungan demi menyukseskan beberapa agenda pembangunan yang telah ditetapkan, ” sebut Teuku Zanuarsyah.
