Komparatif.ID, Jakarta— Kepala Daerah dan anggota DPRD dilarang lakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Larangan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
“Saya meminta untuk menunda semua keberangkatan kepala daerah dan DPRD keluar negeri,” ujar Tito.
Menurut Tito, setiap kepala daerah dan anggota DPRD memang wajib mengajukan izin ke Kementerian Dalam Negeri jika ingin melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Namun, untuk sementara waktu, izin tersebut tidak akan diberikan.
“Biasanya juga nanti akan ada izin dari Kementerian Dalam Negeri bagi kepala daerah dan DPRD, semua saya tunda,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan kepala daerah dan DPRD dilarang lakukan perjalanan dinas ke luar negeri untuk memastikan pejabat tetap siaga mengatasi berbagai persoalan di wilayahnya.
Tito meminta setiap kepala daerah yang wilayahnya masih dinilai rawan oleh pemerintah pusat maupun oleh penilaian daerah sendiri, harus berada di tempat dan aktif memimpin koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Baca juga: Mendagri Larang Kepala Daerah & DPRD Hamburkan Anggaran untuk Acara Seremonial
“Semua kepala daerah, yang daerahnya dalam kondisi kita anggap penilaian nasional atau penilaian daerah masing-masing dianggap masih rawan, kepala daerahnya harus ada di tempat, mengendalikan situasi bersama dengan Forkopimda,” jelas Tito.
Selain melarang perjalanan ke luar negeri, Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk menunda kegiatan seremonial yang dinilai berpotensi menghabiskan anggaran.
Menurutnya, acara-acara bersifat seremonial, terutama yang menyerupai pesta atau hiburan, tidak relevan dilakukan dalam kondisi saat ini.
“Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik, maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas,” kata Tito.
Ia menekankan pentingnya kepekaan pejabat daerah terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan. Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah berupaya keras melakukan efisiensi di berbagai bidang, sesuai dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
