Komparatif.ID, Banda Aceh– Deforestasi dan lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan menjadi sorotan dalam Kampus Bijak Aceh 2026. Melalui forum yang berlangsung di UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada 13–14 November 2026 tersebut, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan publik yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Kegiatan yang diselenggarakan platform edukasi politik Bijak Memantau itu mempertemukan sekitar 180 peserta dari kalangan pemuda, organisasi mahasiswa, komunitas masyarakat sipil, dan unsur pers. Mengangkat tema “Jeut Ta Bahas: Dari Bencana ke Pemulihan, Aceh Mau Dibawa ke Mana?”, forum tersebut membahas berbagai persoalan pembangunan Aceh, mulai dari kerentanan bencana hidrometeorologi, tata kelola lingkungan, hingga transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kondisi hutan Aceh yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Dalam talkshow bertajuk “Ngobrol Santuy Bareng Bijak: Kebijakan Lingkungan Rehab-Rekon Pasca Bencana Hidrometeorologi”, perwakilan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Musrafiyan, S.H., M.H., menyoroti deforestasi yang masih terjadi di sejumlah kawasan hutan.
Berdasarkan pemantauan HAKA, kerusakan hutan masih berlangsung secara masif setiap bulannya. Kondisi tersebut dinilai turut memperparah dampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh.
Baca juga: Bibit Siklon 92B Terpantau di Teluk Benggala, BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Aceh
Musrafiyan mengatakan, hujan dan kondisi cuaca memang menjadi faktor dalam terjadinya bencana. Namun, kondisi hutan yang terus mengalami kerusakan juga perlu diperhitungkan dalam melihat tingkat keparahan bencana.
“Kita tidak menyampingkan bahwa bencana ini akibat hujan, kemudian faktor cuaca dan lain sebagainya pada tahun lalu, tapi ada yang jauh memperparah bencana ini, yaitu kondisi hutan kita yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Tiap bulan kita pantau, cukup masif terjadi deforestasi,” kata Musrafiyan.
Ia juga menyoroti penanganan bencana yang selama ini dinilai masih cenderung berfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik. Menurutnya, pemulihan pasca bencana seharusnya mencakup rehabilitasi hutan dan lingkungan hidup.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekologis Aceh sekaligus mengurangi kerentanan wilayah terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
Selain deforestasi, HAKA turut menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perizinan pemanfaatan lahan dan kawasan hutan. Pengawasan setelah izin diterbitkan dinilai perlu diperkuat untuk memastikan kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.
Dalam forum tersebut, peserta juga membahas perlunya tindak lanjut terhadap kebijakan pencabutan izin sejumlah perusahaan. Koalisi masyarakat sipil bersama pemuda dan mahasiswa mendorong pemerintah memperkuat pengawasan serta mengambil langkah konkret dalam perlindungan lingkungan.
Kampus Bijak Aceh 2026 juga menghadirkan pembahasan mengenai pengelolaan Dana Otsus dan peran lembaga legislatif dalam mengawal kebijakan daerah. Diskusi tersebut menghadirkan Wakil Ketua DPRA H. Ali Basrah, S.Pd., M.M., dan Anggota Komisi III DPRA Hasballah, S.Ag.
Dalam diskusi tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan Dana Otsus, kewenangan pemerintah Aceh, serta fungsi legislatif dalam mengawasi kebijakan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRA, Hasballah, menyampaikan bahwa rekomendasi kebijakan publik yang dihasilkan melalui Kampus Bijak Aceh 2026 akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRA.
Penyampaian rekomendasi tersebut menjadi salah satu bagian penting kegiatan. Aspirasi mahasiswa diharapkan tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi dapat menjadi masukan dalam proses pembahasan dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
Selama kegiatan hari pertama, peserta mengikuti sejumlah agenda partisipatif, di antaranya Photovoice, Focus Group Discussion (FGD), dan Mapping Isu. Melalui kegiatan tersebut, peserta memetakan berbagai persoalan Aceh, seperti banjir, longsor, abrasi, pertambangan, dan deforestasi.
Hasil pemetaan kemudian dibahas melalui Policy Lab Mini. Sesi ini menjadi ruang bagi peserta untuk menyusun gagasan dan alternatif solusi berdasarkan persoalan yang telah diidentifikasi.
Rangkaian hari pertama ditutup dengan orasi dan pembacaan aspirasi pemuda. Peserta menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan daerah yang membutuhkan perhatian pemerintah dan pemangku kebijakan.
Pada hari kedua, Sabtu (14/11/2026), pembahasan berlanjut pada isu kesetaraan gender dan inklusi sosial atau Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam pengambilan keputusan kebencanaan.
Sesi tersebut menghadirkan Dr. H. T. Ahmad Dedek, S.H., M.H. dan Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A. sebagai narasumber. Peserta juga mengikuti simulasi kebijakan interaktif melalui kegiatan Power Walk.
Melalui Kampus Bijak Aceh 2026, Bijak Memantau mendorong keterlibatan generasi muda dalam mengawal kebijakan publik. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan, terutama dalam penanganan bencana, pemulihan lingkungan hidup, transparansi pengelolaan Dana Otsus, serta penerapan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan di Aceh.




