Isu Provinsi ALA Kembali Digemakan Tokoh Gayo

Komparatif.ID, Takengon—Sejumlah tokoh Tanoh Gayo kembali duduk rembuk memperjuangkan pembentukan Provinsi ALA–Aceh Leuser Antara. Pertemuan tersebut digelar di Hotel Linge Land, Takengon, Jumat (28/3/2025).

Para tokoh Gayo yang berembuk kembali tersebut adalah pegiat pemekaran Komite Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Pusat dan daerah.

Mereka yang hadir yaitu Muklis Gayo, Zam Zam Mubarak, Teungku Irwan Syah Martis, serta perwakilan mahasiswa. Dari KP3ALA Pusat yang hadir yaitu Rahmad Salam sebagai ketua. Serta dihadiri juga oleh perwakilan wilayah.

Baca: Nezar Patria dan Secangkir Arabica Gayo

Ketua KP3ALA Rahmad Salam menjelaskan bahwa enam kabupaten yang kembali menggelorakan Provinsi ALA yaitu Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Singkil dan Subusalam.

Ia menegaskan, perjuangan mereka memperjuangkan melahirkan Provinsi ALA bukanlah hal yang melanggar aturan. Justru pemekaran tersebut merupakan perintah undang-undang. Untuk itu, setelah pertemuan tersebut, pihaknya akan kembali menggelar pertemuan akbar yang akan dihadiri oleh perwakilan enam kabupaten.

Konsolidasi dukungan dan perjuangan tersebut akan digelar di Gayo Lues. Pihaknya akan berkoodinasi dengan para bupati di wilayah Tanoh Gayo, Alas, dan sekitarnya.

Mukhlis Gayo dalam kesempatan itu menyatakan pembentukan Provinsi ALA  merupakan aspirasi yang harus diperjuangkan demi pemerataan pembangunan dan pemeliharaan kebudayaan Gayo yang estetik. Saat ini Tanoh Gayo tertinggal terlampau jauh ketimbang daerah lain di Aceh.

Menurut bank data Komparatif.ID, Perjuangan pembentukan Provinsi ALA merupakan aspirasi lama yang dimulai tahun 2005, setelah lahirnya Mou Helsinki di Finlandia.

Saat itu tokoh dari lima kabupaten yaitu Aceh Singkil, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Gayo Lues bersepakat akan memperjuangkan lahirnya provinsi baru, terpisah dari Nanggroe Aceh Darussalam.

Keinginan menjadi daerah provinsi yang terpisah dari Aceh, telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2005). Mereka diwakili oleh masing-masing pimpinan DPRD kabupaten, yakni Ketua DPRD Aceh Singkil Kalidin Monte, Ketua DPRD Bener Meriah Tagore Abubakar, Ketua DPRD Aceh Tenggara Syeh Ahmadin, Ketua DPRD Aceh Tengah Syukur Kobat, dan Wakil Ketua DPRD Gayo Lues M Aru.

Saat itu Tagore Abubakar mengatakan lahirnya MoU Helsinki telah melukai rasa nasionalisme mereka dalam bingkai NKRI.

“MoU RI-GAM sudah mengorbankan rasa NKRI kami. Ini merugikan kami. Isi perjanjian itu tidak sesuai dengan aspirasi kami, tapi seolah-olah GAM itu perwakilan kami,” keluh Tagore.

“Kami heran kenapa kok kami dikorbankan oleh pemerintah. Padahal sejak awal, kami bergabung dengan Indonesia tanpa mengajukan syarat apa-apa,” lanjutnya.

Untuk itu, sambung Tagore, kalau permintaan lima kabupaten ini untuk menjadi satu provinsi baru tidak dikabulkan, maka akan terjadi eksodus besar-besaran, dan akan terjadi konflik horisontal.”Terus terang, secara de facto, provinsi ini sudah lahir pada 31 Mei 2005. Tinggal menunggu de jure-nya saja,” tegasnya kala itu.

Sebagian bahan disadur dari detik.com.